Reformasi Kerangka Hukum untuk Pelindungan dan Peluasan Ruang Gerak Masyarakat Sipil (Civic Space) Indonesia

Publikasi, Riset

Iklim demokrasi Indonesia dihadapkan pada kondisi yang stagnan akibat kualitas pemenuhan hak-hak kebebasan sipil dan politik tidak mengalami perubahan yang berarti. Indeks demokrasi Freedom House menunjukkan bahwa iklim demokrasi Indonesia berada pada posisi “partly free” atau bebas sebagian. Artinya, kemunduran institusi demokrasi, represi kebebasan sipil, dan penyempitan ruang partisipasi public dalam penyusunan kebijakan negara masih…

Menanti Keterangan Para Menteri dalam Sidang PHPU Pilpres di MK

Blog

DALAM persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu Pilpres tanggal 1 April 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengambil langkah progresif dengan mengagendakan pemanggilan terhadap beberapa menteri yang memiliki keterkaitan penting terhadap suatu yang dipersoalkan dalam persidangan PHPU untuk didengar keterangannya pada persidangan hari Jumat, 5 April 2024. Adapun menteri yang dipanggil oleh MK adalah Menteri…

Perselisihan Hasil Pemilu: Menanti Pembuktian Kembalinya Kredibilitas MK

Blog

PEMILIHAN umum 2024 sudah menuju ke akhir perjalanan. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, Rabu (20/3/2024). Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih suara terbanyak di Pilpres. Adapun untuk Pileg, PDI-P menjadi partai peraih suara terbanyak, disusul Golkar di posisi kedua, dan Gerindra di posisi ketiga. Setelah tahap…

Perkuat Ruang Gerak Masyarakat Sipil, PSHK Segera Terbitkan 25 Tahun Merawat Kebebasan

Publikasi, Riset

Saat ini, dunia menghadapi tren penyempitan ruang gerak masyarakat sipil. Laporan CIVICUS pada 2021 menyatakan 43,4% orang tinggal di negara yang ruang sipilnya berada dalam represi negara; sebaliknya, hanya 3,1% populasi dunia yang hidup dalam ruang sipil terbuka. Selain itu, Freedom House dalam laporannya menyoroti terus menurunnya kualitas pelindungan hak-hak sipil dan politik di dunia.…

Still Far from Adequately Protected: The Enjoyment of Civil and Political Rights in Indonesia

Publikasi, Riset

In 2025, Indonesia will have been a state party to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) for 20 years since its ratification in 2005. Indonesia’s participation in the international agreement as one of the core international human rights instruments, was an incredibly noteworthy progress after more than three decades under Soeharto’s authoritarian…

Pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta: Jangan Mereduksi Demokrasi dan Tak Perlu Terburu-Buru

Publikasi, Siaran Pers

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) DPR RI tengah melakukan pembahasan terhadap RUU Pemerintahan Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) sebagai konsekuensi dari disahkannya UU Ibu Kota Negara (UU IKN) yang memindahkan ibu kota negara Indonesia dari DKI Jakarta ke Penajam Paser. Pada pembukaan masa persidangan IV 2023-2024 tanggal 5 Maret 2024, Badan…

Pembukaan Masa Persidangan DPR: Segera Ajukan Hak Angket, Jangan Jadi Pengalihan Isu Strategis Lain

Publikasi, Siaran Pers

DPR resmi membuka Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 melalui Rapat Paripurna 5 Maret 2024. Masa Persidangan IV ini akan diselenggarakan dalam satu bulan ke depan, sampai 4 April 2024. Setelahnya DPR akan kembali menjalani masa reses sampai 13 Mei 2024. Masa persidangan ini menjadi lebih dinamis karena menjadi masa persidangan yang pertama setelah pemungutan…

Jangan Hentikan Sirekap!

Blog

PERJALANAN sistem informasi rekapitulasi pemilihan umum (Sirekap) terus menjadi sorotan dan memicu kontroversi di tengah masyarakat. Dimulai dari keluhan terkait banyaknya data yang tidak sinkron, hingga dugaan manipulasi jumlah suara, Sirekap menghadapi berbagai tantangan yang mengguncang kepercayaan publik terhadap integritas pemilihan umum. Sejatinya Sirekap diharapkan menjadi terobosan positif, membuka pintu partisipasi aktif pemilih dalam mengikuti…

Indonesia’s Constitutional Court Ruling Fuels Conflict of Interest Concerns: Political Dynasties on the Rise?

Blog

On October 16, 2023, the Constitutional Court of Indonesia granted a petition on a judicial review of article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 on General Elections (in other words: the Indonesian Electoral Law), specifically addressing the age requirements for presidential and vice-presidential nominations, allowing those who has not reached 40 years…