Lokakarya Perancangan Peraturan untuk ALSA Indonesia

Aktivitas, Publikasi, Riset

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Asian Law Students’ Association (ALSA) Indonesia menyelenggarakan lokakarya bertema “Legislative Drafting: A Law-Making Process” pada Sabtu (26/8/2023) secara daring. Lokakarya itu ditujukan bagi mahasiswa hukum atau lulusan hukum yang ingin mendapatkan pengetahuan teknis dan praktik terkait perancangan peraturan perundang-undangan serta keterampilan menyusun peraturan dengan bahasa…

Peluncuran Hasil Studi: Transisi Energi yang Adil bagi Kelompok Terdampak

Aktivitas, Publikasi, Riset

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama Yayasan Indonesia Cerah (CERAH) meluncurkan hasil kajian berjudul “Transisi Energi yang Adil di Indonesia: Analisis Kesenjangan Regulasi dalam Aspek Perlindungan Kelompok Terdampak” pada Senin (14/8/2023) di Jakarta. Pembentukan dan diseminasi kajian ini merupakan salah satu langkah untuk mengawal dan mempercepat transisi energi Indonesia yang adil, utamanya memastikan…

Transisi Energi yang Adil di Indonesia: Analisis Kesenjangan Regulasi dalam Aspek Perlindungan Kelompok Terdampak

Penelitian, Publikasi, Riset

Just Energy Transition Partnership (JETP) merupakan skema pembiayaan yang bertujuan untuk mendorong kebijakan transisi energi dari energi fosil menuju energi baru dan terbarukan sebagai bagian dari komitmen masyarakat global untuk menurunkan emisi gas rumah kaca berdasarkan Kesepakatan Paris (Paris Agreement). Sejak KTT G-20 yang diselenggarakan bulan November 2022 yang lalu, kemudian diikuti dengan pendirian Sekretariat…

Resiliensi Hukum dan Pengalaman Organisasi Masyarakat Sipil di Jawa Tengah

Aktivitas

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan Pelatihan Resiliensi Hukum Organisasi Masyarakat Sipil dalam Penyempitan Ruang Gerak Masyarakat Sipil pada 7-9 Agustus di Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan ini melibatkan 15 peserta dari berbagai organisasi masyarakat sipil (OMS) di Jawa Tengah untuk berbagi pengetahuan tentang sejarah serta perkembangan gerakan masyarakat sipil dan strategi dalam menghadapi…

Amendemen Konstitusi Tidak Mendesak, PR Legislasi Masih Banyak

Publikasi, Siaran Pers

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali menggulirkan rencana amendemen kelima Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) pada Sidang Bersama MPR RI, Rabu (16/8) kemarin. Wacana amendemen tersebut ditujukan, salah satunya, untuk mengembalikan MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Selain itu, amendemen konstitusi juga dimaksudkan untuk menunda pelaksanaan Pemilu…

Kebebasan Sipil dan Politik Hukum di Era Pemanipulasian

Aktivitas

Paparan Kunci bertema Kebebasan Sipil dan Politik Hukum di Era Pemanipulasian oleh Ketua Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Dr. Herlambang P. Wiratraman, S.H., M.A. Paparan kunci ini disampaikan di Konferensi Nasional Kebebasan Sipil 2023 (KNKS) yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Sekolah Tinggi Hukum…

Konferensi Nasional Kebebasan Sipil 2023: 25 Tahun Merawat Kebebasan

Aktivitas, Publikasi, Siaran Pers

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Jakarta, 26 Juli 2022 – KNKS 2023 merupakan konferensi yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STH Indonesia Jentera), dan ini merupakan konferensi berskala nasional pertama yang diselenggarakan oleh PSHK. Gagasan untuk menyelenggarakan konferensi bertema kebebasan sipil tak…

Diskusi dan Peluncuran Buku Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan dalam Putusan oleh Binziad Kadafi

Aktivitas

Dalam diskusi dan peluncuran buku milik Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D. ini, akan dibahas pelbagai persoalan Peninjauan Kembali (PK) di Indonesia. PK seharusnya mengemban dua fungsi setara yaitu mengoreksi kesalahan dalam putusan final sekaligus menjaga finalitas putusan pengadilan. Padahal, dalam sistem PK yang kurang menghargai finalitas, putusan final yang bisa jadi sudah benar sekalipun dapat…

Nasib RUU Jakarta di Tahun Politik

Blog

Salah satu implikasi pemindahan ibu kota negara sesuai dengan UU No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) adalah menentukan status Jakarta setelah tidak lagi berkedudukan sebagai ibu kota. Penentuan status tersebut dilakukan melalui perubahan UU No.29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU DKI Jakarta). UU IKN…