Indonesia’s retributive justice was deaf to please for reformed Bali Duo
Needless to say, the operation of a drugs business or the generous discount on sentence and “five star” facilities do not come free.
Kunjungan Fakultas Hukum University of Washington, Amerika Serikat Dan Herat University, Afganistan, ke Kantor PSHK
Pada Kamis, 21 Mei 2015, PSHK menerima tamu dari University of Washington School of Law (Seattle, Amerika Serikat) dan Herat University Law & Political Science Faculty (Herat, Afghanistan). Kunjungan mereka itu dalam rangka mengenal lebih dekat PSHK sebagai organisasi penelitian dan advokasi serta mendapatkan informasi mengenai Indonesia Jentera School of Law (IJSL). University of Washington…
Indonesia Must Investigate Claims Of Corruption In Execution Cases
The law should be a remedy, especially for the wounds it creates itself. Investigations of the deviations in the judicial process should be carried out even though the execution has been done.
Pshk Bekerja Sama Dengan Balitbang MA Melaksanakan FGD Penyusunan Standar Nasional Pengelolaan Perkara Tilang Di PN Medan Dan PN Binjai
Agenda FGD tersebut dilakukan sebagai upaya dalam penyusunan standar nasional manajemen tilang di lingkup pengadilan negeri.
PSHK Bekerja Sama dengan Balitbang MA Melaksanakan FGD Penyusunan Standar Nasional Pengelolaan Perkara Tilang di PN Surabaya dan PN Malang
Salah satu temuan yang menarik adalah di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sudah memiliki inovasi call center yang dapat memberikan informasi mengenai sidang tilang.
Siaran Pers: Koalisi Masyarakat Sipil untuk UU MD3 “Revisi UU MD3, Lanjutkan Reformasi Parlemen”
Memasuki masa sidang kedua, rakyat kembali terkejut ketika DPR menyetujui calon Kapolri Budi Gunawan (BG) yang diajukan Presiden meski dua hari sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan BG sebagai tersangka kasus korupsi. Bagaimana mungkin DPR menyetujui calon Kapolri yang sudah jelas statusnya secara hukum dan dipertanyakan oleh rakyat?
Siaran Pers: Konsekuensi dan Langkah Selanjutnya Bagi DPR, DPD, dan Pemerintah Terhadap Usulan 37 Ruu Prioritas 2015
Keberadaan RUU Penyandang Disabilitas adalah contoh RUU yang sudah disampaikan usulannya kepada DPR oleh berbagai kelompok yang menjadi pemangku kepentingan sehingga fraksi-fraksi dan Setjen DPR sangat berpeluang tidak memulainya lagi dari nol.
Siaran Pers: PERADI Harus Profesional, Akuntabel, dan Memperjuangkan Keadilan
Untuk menjaga Advokat sebagai profesi yang mulia, penegakan kode etik secara adil dan akuntabel adalah kewajiban. Sistem pengawasan dan penegakan kode etik mesti dievaluasi dan dibenahi. Tanpa penegakan kode etik yang adil dan akuntabel, kepercayaan publik terhadap profesi Advokat akan semakin tergerus.
Siaran Pers: Debat Calon Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI): “Menuju Peradi yang Profesional, Akuntabel, dan Memperjuangkan Keadilan”
Panitia menggabungkan konsep debat dengan tanya-jawab dalam acara debat ini. Pada sesi tanya-jawab, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Jimly Asshiddiqie yang menjadi salah seorang panelis menanyakan perihal keterlibatan para kandidat dalam partai politik.