Jakarta, GATRAnews – Angket DPR untuk memaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka bukti rekaman tentang keterangan mantan Anggota Komisi II DPR RI Miryam S Haryani, merupakan upaya untuk mengaburkan penanganan perkara megakorupsi e-KTP. “Pengajuan Hak Angket adalah proses politik yang berpotensi mengaburkan pengusutan megakorupsi e-KTP,” kata Miko Ginting, peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan…
Untuk mengantisipasi potensi besarnya jumlah perkara judicial review atas perda, MA perlu mengubah hukum acara judicial review agar lebih transparan dan akuntabel. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) meminta Pemerintah cq Kemendagri untuk melaksanakan putusan MK No 137/PUU-XIII/2015 terkait penghapusan norma wewenang pembatalan peraturan daerah (perda) kabupaten/kota oleh Mendagri. Sebab, putusan itu berpengaruh hilangnya…
SITUASI hak asasi manusia (HAM) Indonesia akan dievaluasi di Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 3 Mei 2017 melalui mekanisme Universal Periodic Review (UPR). Pada Mei 2017, Indonesia akan dievaluasi untuk kali ketiga setelah putaran pertama pada 2008 dan yang kedua pada 2012. UPR merupakan mekanisme evaluasi hak asasi manusia yang dilakukan secara berkala antara…
TEMPO.CO, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyarankan Mahkamah Konstitusi (MK) memperketat aturan etik dan sistem seleksi calon hakimnya. Hal itu untuk mengembalikan kepercayaan publik pada MK, yang dinilai kerap tersandung isu negatif. Meski sudah ada dua hakim konstitusi yang terjerat kasus suap, MK dinilai hanya bisa memperkuat institusi secara internal. Pengawasan eksternal,…
TEMPO.CO, Jakarta – Ahli hukum tata negara Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Bivitri Susanti mempertanyakan adanya pembatasan masa jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah. Sebab, menurut dia, jabatan pimpinan dewan adalah jabatan politik. “DPD adalah lembaga politik dan jabatan pimpinan DPD bukan jabatan karier seperti di kampus,” kata Bivitri dalam diskusi di Restoran Gado-Gado Boplo, Jakarta,…
Jakarta – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Mulki Shader, meminta Pansus Pemilu untuk membuka ruang partisipasi di setiap rapat pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Pasalnya, sampai hari ini publik belum mengetahui secara mendalam perkembangan pembahasan RUU Pemilu di tengah ketersediaan waktu yang terbatas dan masih ada perbedaan pandangan antara fraksi. “Jika kita merujuk…
WELCOME TO C20SUB-WORKING GROUP ON CIVIC SPACE Civil 20 (C20) is one of the official Engagement Groups of the Group of 20 (G20). It provides a platform for Civil Society Organizations (CSO) around the world to voice the people’s aspirations with the world’s leaders in G20. The C20 Indonesia is structured in seven Working Groups…
Morbi eu enim ac risus varius porta ac nec dui. Praesent eleifend, ipsum et bibendum lobortis, ex nulla laoreet!
Morbi eu enim ac risus varius porta ac nec dui. Praesent eleifend, ipsum et bibendum lobortis, ex nulla laoreet!