Jakarta – Pemeriksaan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terhadap Ketua DPR Setya Novanto dianggap tidak transparan dan cenderung penuh dengan kepentingan politik kerena dilakukan secara tertutup. Kasus Novanto didesak untuk diusut tuntas secara hukum tanpa menunggu proses MKD selesai. “Dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua DPR-RI Setya Novanto sejak awal sudah beririsan dengan dugaan pelanggaran hukum.…
JAKARTA – Pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), semakin hari kian mencemaskan. Keputusan untuk memeriksa Novanto sebagai teradu secara tertutup, dianggap sebagai bukti bahwa MKD tidak punya semangat transparansi dan akuntabilitas, bahkan cenderung penuh dengan kepentingan politik praktis. “Dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Setya Novanto sejak awal sudah…
JAKARTA, (PRLM).- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menilai pemeriksaan etik terhadap Ketua DPR RI, Setya Novanto, oleh Mahkamah Kehormatan Dewan semakin hari semakin mencemaskan. Keputusan untuk memeriksa Setya Novanto sebagai teradu secara tertutup menunjukkan bahwa MKD tidak punya semangat transparansi dan akuntabilitas, bahkan cenderung penuh dengan kepentingan politik praktis. “Dugaan pelanggaran etik yang…
TEMPO.CO, Jakarta – Anggota Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Ginting, mencemaskan sidang dugaan pelanggaran etik Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto di Mahkamah Kehormatan Dewan. Keputusan MKD menyidang politikus Partai Golkar tersebut secara tertutup menunjukkan lembaga ini tidak punya semangat transparansi. Sidang tertutup menguntungkan Setya Novanto, karena publik tidak mengetahui apa yang sebenarnya…
Jakarta, CNN Indonesia — Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) meragukan sidang etik yang digelar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), terutama setelah pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto berlangsung tertutup kemarin, Senin (7/12). PSHK meminta aparat penegak hukum turun tangan mengusut perkara yang diduga menyeret Novanto tersebut. Peneliti PSHK Miko Ginting mengatakan, langkah Kejaksaan Agung memulai…
RMOL. Tak sepantasnya Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) berdiam diri dalam kasus rekaman Freeport. Demikian disampaikan peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Ginting, dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 9/12). “KPK dapat menjalankan kewenangannya dalam supervisi dan koordinasi sebagaimana diamanatkan UU KPK terhadap proses penyelidikan oleh Kejaksaan Agung,” ungkap Miko. Bahkan, lanjutnya, dalam…
RMOL. Polisi seharusnya sudah memulai pengusutan terhadap dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam kasus rekaman Freeport. Demikian disampaikan peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Ginting, dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 9/12). “Dugaan pencatutan nama dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan yang tidak mensyaratkan adanya aduan atau laporan,” ungkap Miko.…
VIVA.co.id – Pengusutan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto dinilai mulai menuju ke arah yang mengecewakan. Salah satu indikasinya adalah keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk memeriksa Setya Novanto sebagai Teradu secara tertutup. “Menunjukkan bahwa MKD tidak punya semangat transparansi dan akuntabilitas, bahkan cenderung penuh dengan kepentingan politik…
Dinamika yang terjadi pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah di Indonesia sudah belangsung sejak lama. Salah satu isu yang kerap menjadi polemik adalah terkait dengan pengisian jabatan kepala daerah. Banyak faktor yang mendasari terjadinya perdebatan, mulai dari interpretasi terhadap hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemaknaan terhadap “pemilihan demokratis” dalam UUD NRI 1945,…