Seri Diskusi Omnibus Vol. 6 Meninjau Pengaturan Sanksi Dalam RUU Cipta Kerja

Aktivitas

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja tidak hanya mengubah ketentuan umum dalam undang-undang yang berkaitan dengan penciptan lapangan kerja, tetapi juga memodifikasi ketentuan sanksi dalam undang-undang terkait. Selain itu, modifikasi sanksi administratif juga dilakukan dengan maksud untuk perbaikan atas penyimpangan atas kewajiban atau larangan dalam hukum administrasi negara, merumuskan sanksi administratif dari bentuk pelanggaran dari hubungan…

Potensi konflik regulasi dalam RUU Cipta Kerja

Blog

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja terus dikebut oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan ditargetkan selesai awal Oktober tahun ini. RUU yang disusun menggunakan konsep omnibus law ini akan merevisi setidak 79 Undang-Undang (UU). RUU Cipta Kerja bertujuan menyederhanakan regulasi yang terlalu banyak dan tumpang tindih di sektor pembangunan ekonomi dan investasi. Namun, proses penyusunan RUU Cipta Kerja yang tidak direncanakan…

Kertas Advokasi Kebijakan atas Draf RUU Cipta Kerja Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Penelitian, Publikasi, Riset

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam menopang perekonomian nasional. Di banyak negara, seperti Finlandia, Prancis, Italia, Korea Selatan, dan Australia, hampir 100% pelaku usaha bergerak pada sektor kecil dan menengah dengan serapan tenaga kerja lebih dari 60%. Di Indonesia, 64,2 juta unit UMKM tercatat menyumbang 99,9% dari total pelaku usaha dengan serapan…

Kertas Advokasi Kebijakan atas Draf RUU Cipta Kerja Bidang Riset dan Inovasi

Penelitian, Publikasi, Riset

  Upaya pemerintah dalam mendukung riset dan inovasi melalui penganggaran dana abadi penelitian semakin menunjukkan hasilnya. Hingga Juli 2020, pencairan dana penelitian telah mencapai Rp 14,3 miliar untuk 21 Proyek Riset Nasional (PRN). Dana abadi penelitian sendiri sejauh ini telah dianggarkan oleh pemerintah sebesar Rp 5 triliun per tahun 2020. Persoalan dukungan finansial negara memang…

Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi Menelisik Pengesahan Revisi UU KPK

Penelitian, Publikasi, Riset

  Persoalan korupsi terus menerus menderap bangsa Indonesia. Hampir setiap lini cabang kekuasaan pernah terlibat praktik rasuah, mulai dari eksekutif, legislatif, sampai pada ranah yudikatif. Bukan hanya merusak perekonomian, namun efek dari kejahatan korupsi juga menyentuh aspek demokrasi, bahkan lebih jauh pada pelanggaran hak azasi manusia. Data Indonesia Corruption Watch sepanjang tahun 2018 negara telah…

Perlunya Pengaturan Khusus Online Dispute Resolution (ODR) Di Indonesia Untuk Fasilitasi Penyelesaian Sengketa E-Commerce

Blog

Abstract Perkembangan masif teknologi informasi selama hampir tiga dekade terakhir mendorong peningkatan transaksi e-commerce antar pihak hingga lintas batas. Peningkatan transaksi tersebut berpotensi terhadap peningkatan sengketa e-commerce. Sebagai antisipasi terhadap isu ini, Online Dispute Resolution (ODR) diciptakan. Dimulai pada 1990-an, ODR dianggap sebagai forum penyelesaian sengketa yang efisien, tanpa harus sidang tatap muka secara fisik (face-to-face meeting), berbiaya relatif rendah, dan…

Podcast PSHK Episode 3: Penguasaan Negara dan Pelindungan Publik atas Sumber Daya Alam dalam RUU Cipta Kerja

podcast

Bersama dengan Direktur Eksekutif Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), Gita Syahrani dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi sekaligus Ketua Program Kebijakan & Kerangka Peraturan LTKL, Afit Lamakarate kami ngobrol soal “Penguasaan Negara dan Pelindungan Publik atas Sumber Daya Alam dalam RUU Cipta Kerja”. Draf RUU Cipta Kerja yang saat ini sedang dibahas DPR bersama…

Seri Diskusi Omnibus Vol. 4: Penguasaan Negara dan Pelindungan Publik Atas Sumber Daya Alam dalam RUU Cipta Kerja

Aktivitas

Draf RUU Cipta Kerja yang saat ini sedang dibahas DPR bersama Pemerintah menjadikan pengelolaan sumber daya alam sebagai salah satu sektor yang akan direkonstruksi pengaturannya dengan argumentasi untuk mendorong perekonomian Indonesia. Namun, sejumlah rumusan perubahan ketentuan dalam draf RUU itu memunculkan beberapa pertanyaan mendasar, seperti bagaimana cara negara melindungi kepentingan publik dalam pemanfaatan sumber daya…