Penelitian Tentang Kebijakan Insentif Pajak untuk Kegiatan Filantropi

Penelitian ini merupakan penelitian atau pengkajian atas regulasi dan kebijakan pemerintah sehubungan dengan perlakuan perpajakan bagi kegiatan filantropi. Kegiatan filantropi itu sendiri bermakna sebagai kegiatan yang mempunyai relasi kuat dengan kegiatan sosial. Dalam realitasnya, kegiatan ini rupanya masih menyisakan persoalan terkait pajak yang mesti ditanggung baik oleh pemberi donasi, penerima donasi, dan pengumpul donasi. Kurang…

Penyelenggaraan FGD Pokja Advokasi Data Aliansi Riset untuk Kebijakan (ARK) bersama SurveyMeter

Pada 30 Mei 2017, PSHK dan SurveyMeter yang tergabung dalam Pokja Advokasi Data mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan peserta dari berbagai instansi pemerintah, antara lain Komisi Informasi DKI Jakarta, Kantor Staf Presiden (KSP), Badan Perencaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), hingga Kementerian Keuangan. Tujuan penyelenggaraan FGD ini adalah mengkonfirmasi temuan FGD…

Seri Aktivitas Aliansi Riset untuk Kebijakan Pokja Training, Website, Repository dan persiapan Indonesia Development Forum

Pada 15—17 Mei 2017, PSHK sebagai Sekretariat Aliansi Riset untuk Kebijakan (ARK) bersama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) UGM, Seknas Fitra, Cakra Wikara Indonesia, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah, ELSAM, Pusat Penelitian HIV-AIDS (PPH) Atmajaya, CSIS dan Akatiga didukung oleh Knowledge Sector Indonesia mengadakan serangkaian kegiatan yang berlokasi di…

PSHK dan Yayasan AHP Tanda Tangani Nota Kesepahaman Dukungan Organisasi Penelitian Hukum

Pada Rabu, 23 Mei 2017, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Yayasan Amanah Harapan Prakarsa (Yayasan AHP), sebuah yayasan yang didirikan oleh para lawyer firma hukum Assegaf Hamzah and Partners (AHP) melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tentang kerja sama pemberian dukungan pengembangan organisasi bagi PSHK. Penandatanganan MoU dilakukan oleh…

PSHK dan Yayasan AHP Teken MoU Penelitian Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Yayasan Amanah Harapan Prakarsa (Yayasan AHP), sebuah yayasan yang didirikan oleh para lawyer firma hukum Assegaf Hamzah and Partners (AHP) melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tentang kerja sama pemberian dukungan pengembangan organisasi bagi PSHK. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua Yayasan AHP, Ahmad Maulana…

Cara Konvensional Polri Dinilai Tak Mampu Ungkap Pelaku Teror Novel

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Miko Ginting, menilai tidak ada perkembangan signifikan dari pengungkapan kasus teror kepada Novel Baswedan. Apabila pengungkapan kasus teror itu masih dilakukan oleh Polri, maka dikhawatirkan penanganan kasus tidak akan diselesaikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu membentuk Tim Investigasi Independen. “Proses pengungkapan demikian ada hal yang…

Penyidik KPK Disiram Air Keras, Tak Adakah Kegentingan yang Dirasakan Presiden?

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting menilai ada gap (jarak) kegentingan yang dirasakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan publik atas kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Setelah lebih dari empat puluh hari, polisi belum berhasil mengungkap pelaku penyerangan. “Dalam kasus ini saya melihat ada…

Membandingkan Hukum dalam Sixth Annual YCC Global Conference 2017

Universitas Koc menjadi tempat konferensi tahunan bertajuk Sixth Annual YCC Global Conference yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Perbandingan Hukum Amerika (American Society of Comparative Law). Lebih dari seratus peserta hadir dalam konferensi yang diadakan pada 27—29 April 2017. Setelah melalui tahapan seleksi abstrak, tiga orang peneliti Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) hadir untuk mempresentasikan…

Koalisi Peduli KPK Desak Pelaku Teror ke Novel Baswedan Ditangkap

Jakarta – Beberapa LSM yang tergabung dalam Koalisi Peduli KPK melakukan audiensi dengan jajaran pimpinan KPK. Mereka menyuarakan aspirasi soal desakan penuntasan kasus penyerangan Novel Baswedan karena penyerangan itu bukan kriminalitas biasa. “Kami menduga penyerangan terhadap Novel bukan kriminalitas biasa. Jadi, selain membongkar siapa aktor pelaku di lapangan, juga siapa aktor yang ada di belakangnya.…