Masalah Hukum Revisi Peraturan Pembentukan Undang-Undang

Blog

Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). Revisi ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Sayangnya, revisi ini meninggalkan sejumlah masalah. Pertama, dari segi proses, pembahasan yang dilakukan DPR bersama pemerintah minim partisipasi publik. Padahal, salah…

PSHK Beri Masukan Terkait Pengaturan Kelompok Rentan dalam Revisi UU HAM

Aktivitas

Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Fajri Nursyamsi dan peneliti PSHK, Auditya Saputra menjadi narasumber dalam FGD (focus group discussion) Penyusunan Kajian Naskah Akademik Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. FGD tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Instrumen HAM, Kementeriam Hukum dan HAM RI secara daring pada Selasa (24/5/2022).…

Aktivisme dan Ancaman Judicial Harassment

Blog

Pelapor Khusus PBB tentang Situasi Pembela HAM (UN Special Rapporteur on the situation of human rights defenders), Mary Lawlor, mengeluarkan pernyataan pers (26/11/2021). Lawlor mengingatkan pemerintah Indonesia, agar segera berhenti melakukan judicial harassment pada para pembela HAM. Dua kasus terpisah disinggung Lawlor: laporan pencemaran nama baik dari Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terhadap aktivis ICW Egi Primayogha dan Miftachul Choir,…

Negara Perlu Menjamin Ruang Gerak Masyarakat Sipil

Aktivitas

Pemerintah Indonesia saat ini tengah memegang peran penting dalam kancah internasional, yakni Presidensi G20. Presiden Joko Widodo telah menetapkan Indonesia mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”, ia juga menegaskan komitmen utama Indonesia dalam masa jabatan ini adalah inklusivitas, berpusat pada manusia, ramah lingkungan, dan pertumbuhan berkelanjutan. Terdapat masalah yang mengganjal soal “inklusivitas” dan “berpusat pada…

Mari Bergabung Bersama Kami sebagai Peneliti PSHK!

Aktivitas

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) adalah lembaga penelitian dan advokasi untuk reformasi hukum, dengan fokus pada bidang legislasi dan peradilan. Saat ini PSHK sedang mencari Peneliti yang memiliki motivasi tinggi untuk bekerja di bidang akademis, khususnya penelitian, dan mempunyai keinginan untuk berkontribusi mewujudkan reformasi hukum di Indonesia. Kualifikasi:  Lulusan S-1 Sarjana Hukum (S-2…

Partnership Consultation: An Alternative Solution to the Nonexistent Collective Bargaining Right in the Indonesian Ride Hailing Gig Economy Sector

Blog

The absence of gig workers’ right to collective bargaining affects the human rights condition of the app drivers. Previous studies roughly fall into two categories: either employing the drivers as a solution or opting for law-making intervention. This paper fills the gap using a new concept based on the United Nations Guiding Principle of Business…

Revisi UU PPP Gagal Menyasar Perbaikan Tata Kelola Regulasi: Batalkan Pengesahannya!

Publikasi, Siaran Pers

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Jakarta, 15 April 2022 – Pembahasan RUU Perubahan Kedua UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Revisi UU PPP) kembali menjadi preseden buruk praktik legislasi pada masa pandemi. Sejak mulai dibahas di DPR pada 7 April 2022 tidak terlihat adanya upaya untuk menjadikan proses…

Stop Karpet Merah Praktik Omnibus, Gunakan Momentum Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan untuk Reformasi Regulasi

Publikasi, Siaran Pers

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia RUU Perubahan Kedua UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“RUU Perubahan Kedua UU 12/11”) tengah memasuki tahap pembicaraan tingkat I yang dilakukan di Badan Legislasi DPR RI (Baleg). 7 April 2022, Pemerintah telah menyerahkan 362 DIM RUU Perubahan Kedua UU 12/11 kepada Baleg dalam…