Siaran Pers Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) dalam Rangka Pendaftaran Uji Materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Publikasi, Siaran Pers

JAKARTA, 20 Desember 2013 — Tim Advokasi untuk Kebebasan Berserikat mengajukan permohonan pengujian terhadap sebelas pasal bermasalah dalam Undang-­‐undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Para pemohon pengujian yang didaftarkan kepada Mahkamah Konstitusi per 20 Desember 2013 tersebut adalah Yayasan FITRA Sumatera Utara, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perkumpulan Indonesia Corruption Watch (ICW),…

Siaran Pers Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) dalam Rangka Sidang Permohonan Uji Materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan: UU Ormas Ancaman Kemerdekataan Berserikat dan Pers

Publikasi, Siaran Pers

“UU ORMAS 17/2013 ini berbahaya dan sangat anti demokrasi, bukan hanya dapat menghambat tumbuh dan berkembangnya organisasi masyarakat sipil secara umum juga sangat merugikan dan berbahaya buat organisasi media, pers, wartawan, dan jurnalis. Organisasiorganisasi ini dapat diklasifikasikan sebagai organisasi bermasalah dan melanggar undangundang karena pemberitaan, artikel, informasinya seringkali menyebarkan ideologi lain yang kadangkala memang tidak sesuai dengan Pancasila. Tugas wartawan dan media adalah menyajikan informasi yang lengkap dari berbagai macam sudut pandang, termasuk pandangan dan ajaran yang dapat saja bertentangan dengan Pancasila, agar pembaca dapat memperoleh gambaran dan informasi yang komprehensif dan bermanfaat buat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.”Amir Efendi Siregar, Ahli dari Pemohon Uji Materi UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

LRWD Edition 08 : February 2014

LRWD, Publikasi

Constitutional Court Constitutional Court Judge Selections and Politician Nominees   The Constitutional Court will have new judges in upcoming months. The selection process at the Parliament has already started and has managed to obtain 12 candidates. The next step, based on unconstitutional Law No. 4 Year 2014 on Election Models, is the establishing of a…

LRWD Edition 07 : February 2014

LRWD, Publikasi

Legal Community  Indonesian Bar Association (PERADI) Enacts New Regulation for Foreign Advocates in Indonesia   Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia / the Indonesian Bar Association) as one of Indonesia’s most prominent bar associations has just passed a new regulation for the practices of foreign lawyers in Indonesia. The Peradi Chairman Decree No. KEP.2010/PERADI/DPN.XII/2013 on Requirements and Procedural…

LRWD Edition 06 : February 2014

LRWD, Publikasi

House of Representatives The House of Representatives Must Return to Right Path in Supreme Court Justice Selections Constitutional Court Decision No. 27/PUU-XI/2013 has decided that the House of Representatives does not conduct elections in the process of filling the post for Supreme Court Justices, but only give approval towards candidates proposed by the Judicial Commission.…

LRWD Edition 05 : February 2014

LRWD, Publikasi

House of Representatives Indonesian House of Representatives Agenda: The Opening of Session III of the 2013-2014 Year On 15 January 2014, House of Representatives Speaker Marzuki Alie opened Session III of the 2013-2014 year, which has 36 working days and will end on 6 March 2014. Session III is the session before the 2014 General…

Siaran Pers Tim Kuasa Hukum Kebebasan Berserikat pada Sidang Perdana Permohonan Uji Materi UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Publikasi, Siaran Pers

JAKARTA, 27 Januari 2014 – Para Pemohon pengujian UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) hadiri Sidang Perdana Pemeriksaan Pendahuluan di Mahkamah Konstitusi. Adapun para pemohon tersebut adalah Yayasan FITRA Sumatera Utara, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perkumpulan Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia…

Siaran Pers Komite Untuk Pembaruan Hukum Pidana (KUHAP): Hentikan Pembahasan Rancangan KUHAP Pada DPR Periode Ini

Publikasi, Siaran Pers

Kami, sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite untuk Pembaruan Hukum Acara Pidana (KuHAP), mendesak Pemerintah dan DPR untuk menghentikan pembahasan Rancangan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) pada periode DPR ini (2009-2014) sekaligus mendorong agar pembahasan dilakukan pada periode DPR mendatang (2014-2019). Perlu ditegaskan, sikap kami pada awalnya adalah mendorong pembahasan Rancangan KUHAP…

LRWD Edition 04 : January 2014

LRWD, Publikasi

Supreme Court Supreme Court Regulation No. 1 Year 2014: Strengthening Legal Aid in Court Chief Justice of the Supreme Court has ratified Supreme Court Regulation No. 1 Year 2014 on Legal Service Guidelines for the Poor in Court; which automatically replaces Supreme Court Regulation No. 10 Year 2010 on Legal Aid Guidelines in Court. The…