Eryanto Nugroho selaku Direktur Eksekutif PSHK diundang menjadi salah satu pembicara pada Seminar Konsil LSM Indonesia. Tema seminarnya adalah Potensi Dampak UU No. 17 tentang Ormas terhadap Organisasi Masyarakat Sipil dan Masa Depan Relasi OMS-Negara. Adapun, pembicara lain yang menyampaikan pendapat mereka terhadap isu itu: Erna Witoelar (Ketua Teman Serikat Kemitraan), Nia Elvina (Tim Ahli…
Law Reform Weekly Digest – your weekly updates on Indonesian law reform
Pada 1 Juli 2013, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) genap berusia 15 tahun dan Indonesia Jentera School of Law (IJSL) berusia 2 tahun. Lima belas tahun juga telah lewat dari reformasi 1998 yang melahirkan banyak momentum dalam sejarah Indonesia. Tujuan PSHK dan IJSL adalah tetap konsisten melawan lupa dan terus mengingatkan semua orang…
Pada 2011, target legislasi adalah 92 UU, tetapi DPR hanya menghasilkan 24 UU. Target yang tidak tercapai memang bukan sesuatu yang baru bagi DPR sehingga kerap menjadi sorotan oleh berbagai kalangan. Namun, mengulas hal yang terus berulang terasa seperti lagu usang. Kali ini, dalam LAWmotion#8, Fajri Nursyamsi dari PSHK menjelaskan lebih dari sekadar kuantitas versus…
Proses pembentukan peraturan perundang-undangan penting untuk bisa dipahami oleh banyak orang. Peraturan itu akan mengikat kita semua. Maka itu, masyarakat perlu paham, terlibat, dan mampu ikut mengawasi pembentukan peraturan, mulai dari direncanakan, disusun, dirancang, dibahas, sampai dengan disahkan dan berlaku.
Kali ini, PSHK bekerja sama dengan LeIP menyampaikan suatu gagasan sederhana yang bisa berdampak luar biasa. Di LAWmotion episode ini, Arsil (Peneliti LeIP) mempresentasikan gagasannya soal pembenahan nilai denda sehingga bisa memadai sebagai alternatif hukuman selain penjara. Banyak manfaat yang kita dapat jika gagasan itu diterapkan; beban penjara akan berkurang, banyak orang tidak akan perlu…
Dalam rangka Hari Bumi tanggal 22 April, sekilas kita meninjau mengenai kerangka hukum yang berhubungan dengan perubahan iklim. Presiden SBY menargetkan pengurangan emisi menjadi 26% pada tahun 2020. Apakah peraturan perundang-undangan kita siap mendukung ambisi tersebut? Presentasi #Lawmotion kali ini disajikan oleh Gita Putri Damayana dari PSHK dengan merujuk pada kajian yang dilakukan oleh Irfan…
LAWmotion kali ini menyajikan analisis hukum mengenai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Apa yang dimaksud dengan standar internasional? Apakah peraturan yang ada menempatkan standar pendidikan kita menjadi inferior dibandingkan negara lain? Presentasi ini disajikan oleh Irfan R. Hutagalung dari PSHK dengan merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Irfan R. Hutagalung dan Aria Suyudi
Sekadar dari aspek kuantitas, sudah banyak diketahui bahwa pada 2010—lagi-lagi—DPR gagal mencapai target yang ditetapkannya sendiri. DPR hanya berhasil menyelesaikan 16 RUU. Tentunya, legislasi lebih dari sekadar soal jumlah, tetapi juga perlu juga dicermati kualitasnya. Dalam episode ini, Rizky Argama dari PSHK mempresentasikan sekilas kinerja DPR pada 2010.