Advokat wajib menyediakan waktunya untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Mereka diwajibkan memberikan bantuan bagi pencari keadilan tidak mampu. dalam episode ini, Hilda Suherman dari PBH Peradi menjelaskan pelaksanaan kewajiban itu.
Wacana pembubaran Ormas sempat marak dibahas dalam kaitannya dengan berbagai tindak kekerasan yang ditengarai dilakukan oleh segelintir Ormas. Eryanto Nugroho dari PSHK mempresentasikan konteks politik hukum lahirnya UU Ormas, posisinya dalam kerangka hukum di Indonesia, dan penyikapan terhadap wacana pembubaran.
Ronald Rofiandri kembali menjadi pembicara dalam konferensi pers Kajian Penafsiran UU Ormas oleh Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB). Acara itu memaparkan segala temuan dan penafsiran KKB terhadap UU Ormas kepada rekan-rekan media. Kajian itu bersifat objektif karena memperhitungkan juga pandangan mereka yang terlibat dalam kelahiran UU Ormas. Acara yang digelar di Kedai Tjikini, Jakarta, pada Rabu,…
Indonesia Jentera School of Law (IJSL) telah berhasil menyelenggarakan Pendidikan Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal: Dasar 1. Pendidikan yang berlangsung selama tiga hari itu diselenggarakan setiap Sabtu pada 24 dan 31 Agustus, serta 7 September 2013 bertempat di kampus IJSL. Pendidikan Dasar 1 merupakan pelatihan yang pertama kali diselenggarakan oleh IJSL bekerja sama dengan Himpunan…
Pada 8 September 2013, PSHK bersama berbagai organisasi dari pelbagai isu mengadakan Mimbar 1000 Harapan 2013. Acara yang diadakan di Gelora Bung Karno, Jakarta itu adalah satu kampanye publik lintas isu yang disatukan oleh harapan masa depan Indonesia yang lebih baik. Tujuannya adalah mengajak seluruh masyarakat untuk menyampaikan harapannya terhadap Indonesia. Acara itu sudah dilakukan…
Sering kali terdengar usulan untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU, tetapi kali ini berbeda. Jaringan Revisi Advokasi Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri (JARI PPTKILN) justru mendesak DPR agar menunda pembicaraan mengenai RUU itu sampai setelah Pemilu 2014. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers pada Rabu,…
Selasa, 3 September 2013, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama dengan Komite untuk Pembaruan Hukum Acara Pidana (KuHAP) mengadakan pertemuan dengan fraksi Partai Golkar. Pertemuan yang dilakukan di ruang rapat fraksi Golkar Gedung Nusantara I DPR RI tersebut dihadiri oleh beberapa anggota Komisi III dari fraksi Partai Golkar seperti Aziz Syamsuddin, Bambang Soesatyo,…
Perbaikan bidang regulasi yang mengatur tentang seluk beluk legislasi daerah, peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dan anggota dan system pendukung DPRD menjadi prasyarat untuk menghasilkan perda yang baik.
Perbaikan bidang regulasi yang mengatur tentang seluk beluk legislasi daerah, peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dan anggota dan system pendukung DPRD menjadi prasyarat untuk menghasilkan perda yang baik.