Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Pelayanan yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas

Aktivitas

Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyelenggarakan Semiloka Nasional bertema Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Pelayanan Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas selama dua hari sejak 24 hingga 26 September 2018 di Jakarta.…

Formasi Khusus Disabilitas CPNS 2018: Pisau Bermata Dua

Blog

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) akan melaksanakan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada September 2018. Seperti halnya dua seleksi CPNS sebelumnya pada 2017, KemenPANRB kembali membuka formasi khusus penyandang disabilitas. Kebijakan itu merupakan upaya Pemerintah dalam memenuhi amanat dari Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun apakah kebijakan itu…

Pemerintah Perlu Membuat Pengaduan Perda Bermasalah

Aktivitas, Berita

Pemerintah perlu membuat mekanisme complaint handling untuk mengidentifikasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang bermasalah. Complaint handling ini perlu dilakukan merespon dibatalkannya kewenangan pemerintah dalam membatalkan peraturan daerah yang sebelumnya diatur dalam UU Pemerintahan Daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Dr. I Made Suwandi, mantan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, dalam diskusi ahli…

Evolusi Pengelolaan Arsip Media : Proses Bisnis & Kompetensi

Berita

Perkembangan teknologi digital memberikan banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali bagi para pengelola informasi dan dokumen. Perubahan ini bagi sebagian pengelola dokumen, rekod, dan arsiparis menimbulkan kegalauan dalam menentukan sistem yang tepat untuk mengelola berbagai rekod dan arsip tersebut. Yogi Hartono, Manajer Library and Archives Media CNN Indonesia, berpendapat bahwa saat ini pengelola…

Problem Hukum Putusan Bawaslu

Blog

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah telah mengabulkan beberapa permohonan bekas koruptor yang menjadi bakal calon legislator yang menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena tidak diloloskan menjadi calon legislator. Beberapa permohonan yang dikabulkan tersebut di antaranya adalah gugatan Syahrial Damapoli dari Sulawesi Utara, Abdullah Puteh dari Aceh, dan Joni Kornelius Tondok dari Toraja Utara. Jika melihat…

Vonis Meiliana: Momentum Baru Pembenahan Total Rancangan KUHP

Siaran Pers

PERNYATAAN SIKAP PUSAT STUDI HUKUM DAN KEBIJAKAN INDONESIA (PSHK): Putusan Pengadilan Negeri Medan untuk kasus Meilana yang didakwa melanggar pasal 156A KUHP pada tanggal 21 Agustus lalu menimbulkan reaksi di publik. Sebagian mengorganisir  dukungan terhadap Meiliana dengan membuat petisi agar Komisi Yudisial memeriksa majelis hakim untuk kasus Meiliana serta meminta Polri untuk membuat perlindungan untuk…

FGD: Penggunaan Restatement Sebagai Bahan Ajar Penelitian Hukum

Aktivitas

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dengan dukungan USAID CEGAH menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) untuk menggali masukan tentang peluang penggunaan restatement sebagai bahan ajar penelitian hukum, terutama untuk mendorong penggunaannya di Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (Balitbangkumdil MA) dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Selasa (21/8), di…

Eryanto Nugroho

Peneliti

Eryanto Nugroho Master of Laws – Erasmus School of Law, Rotterdam (2005) Sarjana Hukum – Universitas Indonesia (2001) Eryanto Nugroho adalah Ketua Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), yang menaungi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Eryanto juga merupakan Board of Advisors dari Hukumonline.com, situs informasi hukum…