Beda dengan PPKM, karantina wilayah adalah pilihan kebijakan cerdas untuk mendorong kepatuhan masyarakat

Blog

Banyak anggapan bahwa ketegasan aparat menegakkan hukum menentukan keberhasilan penanganan pandemi. Asumsinya publik otomatis akan lebih patuh bila aturan bisa membuat jera setiap pelanggar lewat penghukuman. Tapi, ketimbang mendorong kepatuhan masyarakat dengan paksaan, masyarakat lebih membutuhkan opsi peraturan cerdas (smart regulation) dalam kebijakan. Karantina wilayah, yaitu membatasi mobilitas dan aktivitas warga sambil memenuhi kebutuhan pokok…

Menyoroti Kinerja DPR Masa Pandemi

Aktivitas

Bersama pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dimandatkan untuk mengawasi dan memastikan kinerja eksekutif sepenuhnya berfokus pada penanganan krisis yang terjadi akibat pandemi Covid-19. Namun, dibandingkan sorotan besar terhadap peran eksekutif, peran DPR masih luput dari radar. Legislator tenggelam dalam ingar bingar pemberitaan Covid-19 dan hanya sesekali muncul ke permukaan. Sepanjang 2020, target kinerja legislasi DPR…

Legislasi Masa Pandemi: Catatan Kinerja Legislasi DPR 2020

Penelitian, Publikasi, Riset

Sorotan atas kinerja legislasi DPR sepanjang 2020 tidak bisa dilepaskan dari konteks bencana pandemi yang melanda Indonesia juga dunia. Hantaman wabah virus semestinya jadi momentum pembuktian bagi anggota legislatif untuk sungguh-sungguh menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, maupun anggaran. Catatan ini menjabarkan berbagai masalah terkait kinerja DPR dengan berfokus pada pelaksanaan fungsi legislasi dalam tiga sorotan utama.…

Kewenangan yang Tak Berguna

Blog

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus pembubaran partai politik. Kewenangan yang sesungguhnya krusial karena dapat menjadi kontrol dan pembatas terhadap partai politik agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum yang berpotensi menyebabkan gaduh dalam kehidupan bernegara. Sayangnya, kewenangan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi (MK), belum sekali pun kewenangan yang diberikan…

Empat Alasan Batalkan Vaksinasi Berbayar

Siaran Pers

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Empat Alasan Batalkan Vaksinasi Berbayar JAKARTA, 11 JULI 2021 – Juru Bicara Kementerian Kesehatan, pada Minggu, 11 Juli 2021, menyatakan bahwa vaksin Covid-19 dapat diakses individu secara berbayar mulai Senin, 12 Juli 2021. Penjualan vaksin secara eceran itu dimungkinkan setelah Kementerian Kesehatan mengubah definisi Vaksinasi Gotong…

PSHK Menyelenggarakan Pelatihan Penelitian bagi Organisasi Penyandang Disabilitas

Aktivitas

Sydney Southeast Asia Centre (SSEAC) Sydney University Australia bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan Pelatihan Penelitian bagi Organisasi Penyandang Disabilitas secara daring. Pelatihan ini diadakan sepekan sekali selama dua jam sejak 24 Juni 2021 hingga 23 September 2021. Pada pertemuan pertama diadakan sesi orientasi yang dihadiri oleh Konsul Jenderal di…

Tiga masalah dalam revisi undang-undang terkait UU Cipta Kerja

Blog

Sejumlah undang-undang (UU) yang menjadi bagian dari Undang-Undang (UU) omnibus Cipta Kerja kembali masuk agenda revisi pada tahun ini. Ini bisa dilihat di daftar Rancangan Undang-Undang (RUU) yang ada dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebagai UU omnibus, UU Cipta Kerja menggabungkan beberapa aturan (UU) yang berbeda – bahkan dari sektor-sektor yang…

PSHK Hadiri Dialogue on Digital Consumer Protection with Emerging Markets

Aktivitas

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menghadiri 2nd Roundtable Meeting “Dialogue on Digital Consumer Protection with Emerging Markets” dengan tema Digital Consumer Complaint Management yang diselenggarakan oleh Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) pada Rabu (24/6/2021) secara daring. Tema kegiatan tersebut berfokus pada sejumlah pendekatan yang mempromosikan akses konsumen untuk mendapatkan ganti rugi melalui…

Amendemen Konstitusi Kala Pandemi: Minim Urgensi Darurat Partisipasi

Publikasi, Siaran Pers

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Setelah 20 tahun berlalu, usulan untuk kembali mengamendemen UUD 1945 kembali bergulir.  MPR menggulirkan isu tersebut  dan bahkan DPD  dengan resmi membuat tim khusus untuk mengolah gagasan-gagasan amandemen UUD 1945. Gagasan untuk mengamandemen UUD 1945 hadir seiring dengan mencuatnya isu mengenai MPR kembali berperan memilih Presiden, …