Penanganan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Rabu, 25 November 2015 | www.antaranews.com Mantan Ketua Mahkamah Agung Harifin Tumpa (kanan) bersama Mantan Komisioner KPK Chandra M. Hamzah menjadi pembicara dalam diskusi yang diselenggaran oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) di Jakarta, Rabu (25/11). Diskusi itu membahas penanganan perkara pelanggaran lalu lintas oleh pengadilan negeri. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A) ============================================================================ Sumber…

Mantan Ketua MA Ungkap Asal Usul Munculnya Calo Sidang Tilang

Rabu, 25 November 2015 | www.tribunnews.com TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sidang tilang adalah sidang yang jumlahnya paling banyak ditangani pengadilan, yakni mencapai 3,2 juta per tahunnya. Menurut mantan Ketua Mahkamah Agung (MA), Harifin Tumpa, jumlah tersebut jauh lebih banyak dari sidang pidana umum yang hanya mencapai sekitar 100 ribu per tahun. Dalam diskusi “Pemanganan Perkara Tilang…

Soal Calo Tilang, Mantan Ketua MA: Pengadilannya Konvensional

Rabu, 25 November 2015 | www.detik.com Jakarta – Sidang tilang memang tidak ada habisnya bila diulas. Publik sudah men-judge bahwa peradilan tilang di Indonesia rentan dengan korupsi. Mulai dari menjamurnya calo hingga tidak jelasnya aturan denda bagi pelanggar lalu-lintas. Bicara soal sidang tilang, mantan Ketua Mahkamah Agung (MA), Harifin Tumpa, punya analisis tentang mengapa calo…

Sidang Tilang Lalin Ganggu Operasional Pengadilan Negeri

Rabu, 25 November 2015 | www.koran-sindo.com JAKARTA – Penanganan perkara pelanggaran lalu lintas tertentu (tilang) mengakibatkan pelayanan publik pengadilan negeri (PN) di seluruh Indonesia terbengkalai. Hal ini merupakan salah satu hasil penelitian yang dilakukan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung (Puslitbang MA) selamalebihdari duatahun di 13 kota/…

Kasus Tilang Dianggap ‘Kuasai’ Meja Hijau

Rabu, 25 November 2015 | www.monitorday.com MONITORDAY.com, Jakarta – Persidangan soal kasus tilang dianggap sumir dan menguras energi. Hal ini berkaca pada dampak yang ditimbulkan dalam melakukan proses persidangan kasus tilang tersebut. Wilayah DKI Jakarta menangani perkara tilang berkisar 10 sampai 16 ribu perkara setiap harinya. Sehingga, banyak tenaga pengadilan tersedot untuk perkara tersebut. “Dalam…

Pernyataan Pers: Pembenahan Pengelolaan Tilang di Pengadilan Negeri Harus Segera Dilakukan

Pernyataan Pers “Pembenahan Pengelolaan Tilang di Pengadilan Negeri Harus Segera Dilakukan” Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung 25 November 2015 Tilang (perkara pelanggaran lalu lintas tertentu) setiap tahunnya menempati peringkat teratas dari keseluruhan perkara yang ditangani pengadilan negeri. Dari lebih 3 juta perkara pidana yang ditangani pengadilan negeri…

Penanaman Modal dan Kepemilikan Saham di Pasar Modal

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali hendak melakukan revisi atas Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Perpres Daftar Negatif Investasi atau Perpres DNI 2014). Salah satu isu yang mengemuka adalah soal kepemilikan saham atas Emiten atau Perusahaan Publik…

DPR Harus Laksanakan Uji Kelayakan dan Pilih 5 Pimpinan KPK Baru

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerima surat Presiden Joko Widodo terkait 8 (delapan) nama Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Seleksi (Capim KPK) yang lolos seleksi oleh Panitia Seleksi (Pansel), pada September 2015 lalu. Kini sudah lewat 2 (dua) bulan sejak surat tersebut diterima, Komisi III DPR RI belum juga melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and propert test) terhadap para Calon Pimpinan KPK. Padahal,…