Urgensi Perubahan Program Legislasi Nasional

Blog

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 pada 30 September lalu. Dalam penetapan tersebut, DPR bersama pemerintah menyepakati penambahan empat rancangan undang-undang, sehingga menambah daftar prolegnas prioritas menjadi 37 rancangan Dari empat rancangan undang-undang yang ditambahkan tersebut, tiga di antaranya merupakan usulan pemerintah, yakni rancangan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun…

Diskusi Kelompok Terpumpun: Menakar Efektivitas UU HAM

Aktivitas

Pusat Studi dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Koalisi CRM (Crisis Response Mechanism) kembali mengadakan diskusi kelompok terpumpun daring dalam rangka menyusun kajian Pengembangan Strategi Advokasi Antidiskriminasi bagi Kelompok Rentan pada Rabu (29/9/2021) secara daring. Selama diskusi berlangsung, pembahasan menyasar empat persoalan yang meliputi efektivitas UU HAM dan UU terkait pelindungan kelompok rentan, tantangan…

Amendemen Konstitusi, Pandemi, dan Lesunya Kinerja Legislatif

Blog

Salah satu isu ketatanegaraan yang terus mengemuka adalah rencana amendemen kelima terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945. Idenya adalah melakukan amendemen terbatas untuk menghidupkan lagi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) agar pembangunan di Indonesia menjadi terarah. Isunya tak pernah pudar, bahkan gagasan amendemen konstitusi tersebut terus menggelinding menjadi isu liar yang menyasar banyak…

DPR dan Pemerintah Seharusnya Segera Sahkan Prolegnas 2022, Bukan Justru Menambah Beban Prolegnas 2021

Publikasi, Siaran Pers

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Di saat Tahun 2021 hanya tersisa 3 (tiga) bulan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Pemerintah justru memilih menetapkan perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 dari pada menyusun dan menetapkan Prolegnas 2022. Dalam perubahan Prolegnas yang dilakukan pada 30 September terebut, DPR bersama Pemerintah menyepakati penambahan…

2 Tahun #Reformasidikorupsi dan Keruhnya Ekosistem Hukum Indonesia

Penelitian, Riset

Aksi #ReformasiDikorupsi merupakan puncak tertinggi penolakan publik terhadap agenda legislasi DPR dan pemerintah sesudah Reformasi 1998. Akhir September 2019 silam, puluhan ribu mahasiswa di hampir semua kota membanjiri jalanan dengan tujuh tuntutan. Pembatalan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2109 tentang Perubahan atas Undang-Undang KPK (selanjutnya disingkat: revisi UU KPK) dan penghentian pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum…

RUU TPKS Harus Memuat Kebutuhan Penyandang Disabilitas

Aktivitas

Pada 2021, Presiden dan DPR menetapkan 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasional. Salah satu RUU yang masuk dalam prioritas adalah RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Draf RUU tentang Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Seksual dinilai belum memiliki pasal khusus yang mengatur mengenai pemulihan dan pelindungan korban kekerasan seksual dan belum mengatur…

Diskusi Kelompok Terpumpun: Pengertian Kelompok Rentan Perlu Diperjelas

Aktivitas

Pusat Studi dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Koalisi CRM (Crisis Response Mechanism) kembali mengadakan diskusi kelompok terpumpun daring dalam rangka menyusun kajian Pengembangan Strategi Advokasi Antidiskriminasi bagi Kelompok Rentan pada Kamis (23/9/2021). Dalam diskusi kali ini, efektivitas pelindungan kelompok rentan berdasarkan UU HAM dan undang-undang lainnya serta penegakan hukum terhadap kelompok rentan dari…

Diskusi Kelompok Terpumpun: Memahami Efektivitas Pelindungan Kelompok Rentan

Aktivitas

Pusat Studi dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Koalisi CRM (Crisis Response Mechanism) mengadakan diskusi kelompok terpumpun daring dalam rangka menyusun kajian Pengembangan Strategi Advokasi Antidiskriminasi bagi Kelompok Rentan pada Rabu (22/9/2021). Selama diskusi berlangsung, efektivitas pelindungan kelompok rentan berdasarkan UU HAM dan undang-undang lainnya serta penegakan hukum terhadap kelompok rentan dari diskriminasi menjadi…

Triana Dyah Pujiastuti

Pustakawan Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev

Triana Dyah Pujiastuti Sarjana Ilmu Perpustakaan – Universitas Indonesia Triana Dyah Pujiastuti, atau yang akrab disapa Anna, merupakan pustakawan yang bergabung dengan Perpustakaan Daniel S. Lev sejak awal 2021 lalu. Anna merupakan alumnus Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia. Alasan Anna untuk turut serta bergabung di Perpustakaan Daniel S. Lev adalah guna mengembangkan perpustakaan dan dokumentasi hukum…