Usulan Wakil CSO Indonesia Dijadikan Minimum Common Standard

Aktivitas, Berita

Keterbukaan adalah nilai yang sangat penting untuk diperhatikan pemerintah. Semakin terbukanya pemerintahan kepada warga negaranya, tingkat kepercayaan terhadapnya akan semakin meningkat. Hal itu bahkan sudah diakui di tingkat internasional dengan didirikannya Open Government Partnership, disingkat OGP, sejak 2011. OGP adalah wadah tingkat internasional bagi aktor-aktor pejuang reformasi yang berkomitmen mengubah pemerintahannya menjadi lebih terbuka, akuntabel,…

Masukan PSHK Dalam RDPU Prolegnas 2014

Aktivitas, Berita

Rabu, 21 November 2013, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI). RDPU itu dilaksanakan untuk menghimpun masukan masyarakat terkait dengan pembentukan Program Legisalsi Nasional 2014 (Prolegnas 2014). Dalam pertemuan itu hadir tiga orang perwakilan PSHK, yaitu Ronald Rofiandri (Direktur…

Proses Perjuangan Menolak UU Ormas Terus Berjalan

Aktivitas, Berita

Perjuangan penolakan Undang-Undang Ormas sudah sampai di hadapan Majelis Hakim Konstitusi. Seperti yang diketahui, PSHK menolak kehadiran UU Ormas ke dalam sistem legislasi Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Eryanto Nugroho, Direktur Eksekutif PSHK, sebagai ahli di depan Majelis Hakim Konstitusi dan pihak Pemerintah dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi perihal Pengujian UU Ormas. Selain Eryanto, di…

Focus Group Discussion-Mekanisme Penegakan Hukum Hak-Hak Pekerja Anak Dan Pekerja Paksa Di Indonesia

Aktivitas, Berita

PSHK bekerja sama dengan International Labour Organization (ILO) mengadakan penelitian dengan tujuan mengidentifikasi potensi kesenjangan dalam pelaksanakan hukum yang berkaitan dengan pekerja anak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memetakan peran dari setiap instansi pemerintah dalam menangani pekerja anak, termasuk memberi gambaran mengenai kerangka hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek penindakan, tetapi juga pengendalian.…

5th Asia Pacific Judicial Reform Forum 2013

Aktivitas, Berita

Pada 31 Oktober 2013, Giri Ahmad Taufik mewakili PSHK hadir dalam kegiatan conference ketua-ketua Mahkamah Agung se-Asia Pasifik. Pembahasannya adalah usaha judicial reform pada aspek kepercayaan publik terhadap penafsiran konstitusi. Namun, sampai berakhirnya acara, tidak ada kesepakatan yang cukup signifikan tersepakati. Ketua Komite Justice Higgin dari Australia memberikan waktu sampai dengan 30 November untuk anggota…

LRWD Edition 40 : November 2013

LRWD, Publikasi

Law Reform Weekly Digest – your weekly updates on Indonesian law reform | The Jakarta Corruption Court Judges Assembly finally gave sentence towards Ahmad Fathanah, case. However, two of the judges gave dissenting opinions upon the case. Justice Djoko Subagyo and I Made Hendra; both stating based on Article 71 of Law No. 8 Year 2010 on Money Laundering Offences; to block an account; it require a sign of consent from the Chief Prosecutor and not from the Corruption Eradication Commission.

LRWD Edition 39 : November 2013

LRWD, Publikasi

Law Reform Weekly Digest – your weekly updates on Indonesian law reform | Dr. Bachtiar further explains that our social system has been damaged by the movement of social change, which has no direction and does not match the Indonesian values. “Do not let Liberalisasi Sosial become more fierce; the Ormas Law is a tool to stop Liberalisasi Sosial for the sake of the Indonesian unitary state.

Catatan Kinerja DPR 2012 “Fondasi Tahun Politik”

Arsip Penelitian, Penelitian

Catatan PSHK terhadap kinerja legislasi kali ini diawali dengan membahas capaian kuantitas Prolegnas DPR pada tahun 2012. Capaian kuantitas itu dipaparkan dalam beberapa klasifikasi. Selain itu juga terdapat perbandingan capaian dan target prolegnas selama 3 (tiga tahun) yaitu 2010, 2011, 2012. Capaian kuantitas Prolegnas tahun 2012 kembali menunjukan kegagalan mencapai target yang sudah ditetapkan oleh DPR. Hal itu kembali menunjukan urgensi pembenahan perencanaan legislasi.