Bahasa Indonesia Untuk Enumerator dan Peneliti Tamu

Kehadiran lima orang enumerator dan satu peneliti tamu di PSHK menimbulkan gagasan untuk mengadakan pelatihan bahasa Indonesia. Maka itu, PSHK ikut ambil andil berkontribusi dalam pemberian pelatihan bahasa Indonesia. Pada Senin, 10 Juni 2013, Amalia Puri Handayani memberikan gambaran umum akan bahasa Indonesia dengan membaginya menjadi tiga bagian, yaitu ejaan, kalimat, dan paragraf. Seminggu sebelum…

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI Tentang Penyusunan Program Legislasi Nasional 2014

Rabu, 5 Juni 2013, bertempat di ruang rapat Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI lantai 3 Gedung B DPD, PSHK diundang sebagai salah satu narasumber Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014. Pada kesempatan tersebut, PSHK menyampaikan sejumlah catatan dan masukan, antara lain kapasitas Prolegnas sebagai instrumen perencanaan (legislasi) yang bersifat…

The International Conference Southeast Asia Legal Education: Preparing Lawyers For Tomorrow’s Society And Profession

Indonesia Jentera School of Law mengirimkan dua wakilnya untuk berpartisipasi dalam “The International Conference Southeast Asia Legal Education: Preparing Lawyers for Tomorrow’s Society and Profession”. Conference diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan School of Law University of Washington pada 1 dan 2 Oktober 2013. Rival Ahmad menjadi speaker dalam plenary session untuk menyampaikan paper-nya…

RUU Pemda dan RUU MA, Pintu Pertama Membenahi Prosedur Pengujian PERDA

Pemerintah mengawasi perda retribusi daerah, pajak daerah, APBD dan tata ruang. Perda di luar jenis tersebut, sebaiknya menjadi wewenang MA untuk menguji melalui permohonan judicial review. Selain itu, penunjukan unit khusus untuk melakukan pengawasan perda di tingkat pemerintah dan pemerintah provinsi juga perlu dilakukan untuk mengefektifkan implementasi pengawasan perda secara berjenjang. MA perlu membenahi hukum…

BP Migas dan Ilusi Kedaulatan

Pernyataan hak penguasaan negara atas sumber daya alam dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 menandakan dua pernyataan politik penting terhadap pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Pertama, bahwa negara memiliki peran luas di dalam pemanfaatan sumber daya alam. Kedua, kedaulatan negara terhadap kekayaan sumber daya. Keduanya sejatinya adalah litmus test (pernyataan uji) untuk menilai kesesuaian…