Ada dua undang-undang penting dan menarik yang baru saja disahkan pada 11 Juli 2006 lalu: RUU Kewarganegaraan dan RUU Pemerintahan Aceh. Keduanya dipandang “revolusioner”. RUU Kewarganegaraan memberikan paradigma baru dalam masalah kewarganegaraan. Sementara RUU Pemerintahan Aceh memberikan cara berpikir “baru” mengenai konsep otonomi daerah. Namun yang luput dari pembahasan adalah mempersandingkan keduanya dari segi proses.…
Penyelesaian kasus bailout Bank Century melalui mekanisme hukum dan politik belum menunjukkan kejelasan bagaimana kasus tersebut bisa diurai lebih jauh secara benar sehingga masyarakat memperoleh manfaat dan kepastian atas kasus besar yang terjadi di awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Jilid Kedua ini. KPK yang berupaya menyelesaikan secara hukum masih pada tahap awal penyelidikan dengan memanggil…
Di penghujung tahun 2007, Badan Legislatif DPR menyepakati 31 judul RUU untuk diprioritaskan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2008. Dari 31 judul RUU prioritas tersebut, terdapat tiga RUU yang termasuk dalam daftar RUU kumulatif terbuka, yang terdiri dari enam RUU tentang ratifikasi perjanjian internasional, tujuh RUU akibat putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan sembilan RUU…
Jarak antara pelatihan bahasa Indonesia pertama dan kedua adalah tiga bulan. Kesibukan organisasi membuat waktu untuk melanjutkan pelatihan jatuh pada 2 Oktober 2012. Meskipun demikian, keseruannya bukan berarti memudar, bahkan semakin menyenangkan. Apalagi, pelatihan yang masih diberikan oleh Amalia Puri Handayani ini juga dihadiri oleh beberapa orang dari luar PSHK, yaitu dari inibudi.org. Setelah bicara…
Selama kurang lebih dua jam, sebagian besar awak PSHK berada di dalam Ruang IJSL. Itu terjadi pada 26 Juli 2012. Para awak sibuk berkhayal tentang liburan. Ini bukan tentang liburan bersama, tetapi mereka sedang mengikuti pelatihan bahasa Indonesia. Itulah penugasan awal dari pelatihan yang diberikan oleh Amalia Puri Handayani.Penugasan itu dilakukan untuk menggambarkan bahwa ada…
Sebagai sebuah parameter ideal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Socially Responsible Law Making juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam menilai kualitas (proses dan substansi) suatu peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah peraturan tersebut baik atau buruk.
Sudah cukup banyak fakta empirik mengenai dampak yang ditimbulkan dari kebijakan yang prosesnya tidak paripurna sehingga yang timbul adalah peraturan yang “salah sasaran” atau tidak memberikan solusi yang seharusnya.
Pembahasan soal kualitas menjadi penting ketika memahami legislasi sebagai suatu produk politik yang tentunya sarat kepentingan. Tarik menarik berbagai kepentingan akan dituangkan dalam suatu peraturan tertulis yang mengikat semua orang.
Ini adalah pelatihan ketiga dari serangkaian pelatihan bahasa Indonesia. Itu juga berarti merupakan pelatihan terakhir. Ada yang berbeda dengan pelatihan yang diselenggarakan pada 4 Desember 2012. Selain topik yang diberikan lebih mendetil dari sebelumnya—yaitu ejaan yang disempurnakan, Amalia Puri Handayani juga tidak sendiri menjadi trainer. Rizky Argama ikut turun tangan. Memulai sesi, Amalia dan Argama…