Dalam Rapat Paripurna DPR pada 5 Oktober 2020, DPR telah mengesahkan RUU Cipta Kerja yang merupakan RUU usulan pemerintah resmi menjadi Undang-Undang. Hal ini berarti metode Omnibus telah menjadi preseden dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode Omnibus sendiri bukanlah sebuah hal baru dalam sistem perundang-undangan di Indonesia karena sudah pernah diterapkan misalnya pada UU…
Setelah pembahasannya dikebut di tengah pandemi Covid-19, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah akhirnya menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjelang tengah malam pada Sabtu, 3 Oktober lalu. Selangkah lagi, rancangan undang-undang itu akan disahkan. Namun polemik mengenai RUU ini terus bergulir di tengah masyarakat. Sejumlah kelompok pemangku kepentingan terus menyuarakan penolakan terhadap rancangan undang-undang…
On Monday, the House of Representatives (DPR) and the government agreed to pass the omnibus bill on job creation into law. This statute was first proposed by President Joko “Jokowi” Widodo about a year ago, on 20 October 2019, when he was sworn in to serve his second term in office. The bill’s deliberation process took less…
Setelah disahkan awal minggu ini, Undang-Undang (UU) Cipta Kerja akan berdampak besar, termasuk dalam melakukan perubahan mendasar dalam administrasi pemerintahan di Indonesia. Di bidang administrasi pemerintahan, UU ini mengatur bahwa kewenangan menteri, kepala lembaga, dan pemerintah daerah untuk menjalankan atau membentuk peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan kewenangan presiden. Ketentuan ini dibuat dengan tujuannya untuk percepatan pelayanan, percepatan perizinan, dan…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Terkait Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Proses legislasi UU Cipta Kerja merupakan praktik buruk legislasi yang terus berulang setelah pengesahan UU Minerba, revisi UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan revisi UU Mahkamah Konstitusi. Pengesahan RUU Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna DPR pada Senin, 5 Oktober…
Dalam pembahasan RUU Cipta kerja yang sudah mencapai 95% pembahasannya di DPR, kluster yang banyak menyita perhatian publik serta mendapat penolakan adalah kluster ketenagakerjaan. Dalam draf RUU Cipta Kerja, terdapat banyak aturan terkait ketenagakerjaan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta akan merugikan pekerja karena aturan yang ada dapat menyebabkan pekerja memiliki status PKWT atau outsourcing…
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) mengubah sejumlah undang-undang bidang pendidikan. Dalam rancangan perubahan itu, berbagai aspek penting terkait prinsip-prinsip pelaksanaan pendidikan berpotensi turut diubah. Yuk ikuti obrolan kami soal “Isu Pendidikan di RUU Cipta Kerja” bersama pendidik serta peneliti lepas dan dosen paruh waktu di International University Liaison Indonesia, Ben K. C. Laksana.…
Pembentukan RUU Cipta Kerja sebagai suatu kebijakan hukum (legal policy) begitu menyita perhatian publik. Selain karena teknik penyusunannya yang menggunakan pendekatan omnibus belum begitu dikenal oleh publik, pembahasannya juga dianggap tidak partisipatif. Yuk ikuti obrolan kami soal Politik Hukum Pembentukan RUU Cipta Kerja bersama pengajar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri…
Draf RUU Cipta Kerja yang saat ini sedang dalam tahap pembahasan oleh DPR bersama Presiden berisi pasal-pasal yang memuat perubahan mendasar dalam administrasi pemerintahan. RUU Cipta Kerja ini menegaskan bahwa kewenangan Menteri, Kepala Lembaga serta Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan oleh UU untuk menjalankan atau membentuk peraturan perundang-undangan harus dimaknai sebagai pelaksana dari kewenangan presiden.…