LRWD Edition 2 : January 2015

Case Reviews Should be Decided Through Law, Not Government Regulation Improvement of the Criminal Justice System Regarding Death Penalty is a Necessity Polemics on Chief of Police Appointment Still Continue Civil Society Encourages the Bill on Persons with Disabilities to Become a Priority in 2015 Law Policy Case Reviews Should be Decided Through Law, Not…

Penjelasan Hukum Tentang Klausula Baku

Salah satu masalah yang dihadapi dalam sistem hukum di Indonesia adalah masih terbatasnya literatur hukum yang secara mendalam mengkaji isu-isu hukum tertentu yang sering dihadapi dalam praktek penegakan hukum. Akibatnya, penafsiran hukum untuk menyelesaikan isu hukum tersebut tidak mempunyai dasar ilmiah maupun yuridis. Hal ini berdampak pada munculnya inkonsistensi penegakan hukum karena penafsirannya diserahkan pada…

LRWD Edition 1 : January 2015

The Supreme Court’s Incorrect Step Regarding Circular Letter No. 7/2014 A New Mechanism in Constitutional Judge Selections Constitutional Court decisions on the Societal Organization Law Supreme Court The Supreme Court’s Incorrect Step Regarding Circular Letter No. 7/2014 A step from the Supreme Court in issuing Circular (Surat Edaran) No. 7/2014 on the Request for Submission…

LRWD Edition 38 : December 2014

House of Representatives Revoking House Approval on the Selection of Judicial Commission Commissioner On December 23th 2014, the Constitutional Court revoked the House of Representatives’ authority in selecting the Judicial Commission commissioner. The Constitutional Court Decision No. 16/PUU-XII/2014 interprets that Article 28 paragraph 3 letter c, paragraph 6, and Article 37 of Law 18 Year…

LRWD Edition 37 : December 2014

Legal Policy Which Agency Should Carry On The Duties of The Former National Law Commission?   The National Law Commission (KHN), which was established during the reign of President Abdurrahman Wahid through Presidential Decree No. 15 Year 2000, was officially dissolved through Presidential Regulation No. 176 Year 2014 on 4 December 2014. The National Law…

Alternatif Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan

Bisa dibayangkan, jika sekitar 3 juta orang pelanggar tersebut harus menempuh sidang tilang setiap tahunnya menemui pengalaman buruk di Pengadilan, setidaknya terdapat 3 juta persepsi negatif yang berkembang di masyarakat mengenai Pengadilan. Harus diakui bahwa persepsi tentang pengadilan yang ditemui pada sidang perkara tilang bisa dengan mudah menyebar ke kelompok masyarakat yang lebih luas.

LRWD Edition 36 : December 2014

Law Policy Foreign Vessel Sinking Regulation   On Friday, December 5, 2014, Indonesian Navy sank down three foreign vessels in Anambas Waters, Riau. Commander of the Western Regions RI Fleet Admiral, Widodo, said that the three foreign vessels could not provide necessary documents and were caught fishing in Indonesian territory on November 2, 2014. All…

Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup

  Salah satu masalah yang dihadapi dalam sistem hukum di Indonesia adalah masih terbatasnya literatur hukum yang secara mendalam mengkaji isu-isu hukum tertentu yang sering dihadapi dalam praktek penegakan hukum. Akibatnya, penafsiran hukum untuk menyelesaikan isu hukum tersebut tidak mempunyai dasar ilmiah maupun yuridis. Hal ini berdampak pada munculnya inkonsistensi penegakan hukum karena penafsirannya diserahkan…

Studi Pemanfaatan dan Kebutuhan Data Statistik Penegak Hukum

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, pemerintah mendorong setiap lembaga negara dan lembaga pemerintah (termasuk lembaga penegak hukum) untuk melakukan penganggaran dengan mekanisme Performance-Based Budgeting atau penganggaran berbasis kinerja. Ketersediaan data kinerja lembaga, termasuk di dalamnya berupa statistik, menjadi suatu keniscayaan dalam rangka mendukung perencanaan dan penganggaran lembaga yang bersangkutan dalam rangka pembangunan nasional. Apalagi, setiap…