Mencari Format Kelembagaan Pengelolaan Migas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Blog

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 (Putusan 36/2012) terkait dengan Pengujian Undang-Undang Minyak dan Gas memberikan dampak yang signifikan bagi kebijakan pengelolaan Migas pada saat ini dan dimasa mendatang. Putusan MK tersebut telah memberikan batasan-batasan tertentu di dalam format kelambagaan pengelolaan Migas, yakni, dengan mengembalikan model pengelolaan Migas sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun…

Menyambut DPRD Baru, Adakah Harapan (Baru)?

Blog

Wajah representasi rakyat hasil Pemilu 2014 mulai mengisi “kursi-kursi” di DPRD. Pelantikannya sudah dimulai lebih cepat dari wakil rakyat di DPR. Sesuai penetapan KPU, terdapat 13.525 kursi untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota dan 1.770 kursi anggota DPRD Propinisi. Ribuan wakil rakyat di DPRD ini yang akan mengatur dan mengurus daerah masing-masing secara mandiri bersama eksekutif. Mereka…

Mengapa Kita Perlu Melakukan Revisi KUHAP Dan Mengapa Sebaiknya Tidak Dilakukan Sekarang

Blog

Rencana revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) beberapa waktu lalu menuai banyak pemberitaan media. Dua agenda revisi undang-undang ini didorong oleh Pemerintah, tepatnya oleh Kementerian Hukum dan HAM. Untuk yang belum tahu perbedaannya, kurang lebih ilustrasinya adalah seperti ini. Bila di suatu hari yang naas Anda ditangkap polisi,…

LRWD Edition 32 : October 2014

LRWD, Publikasi

Supreme Court The OJK’s Compulsory Levy: Professional Organizations Rejects The Association of Capital Market Legal Consultants (Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal / HKHPM) filed a judicial review petition before the Supreme Court (Mahkamah Agung / MA) against the Indonesian Financial Service Authority (Otoritas Jasa Keuangan / OJK) on 17 October 2014. The petition filed is…

LRWD Edition 31 : October 2014

LRWD, Publikasi

Legal Policy The FPI Issue: Enforce the Criminal Code, Hand It Over to the Police PSHK has released a few pointers on how the Front Pembela Islam (FPI / Islamic Defenders Front) issue should be handled from a legislative point of view:  The firm steps taken by the Jakarta Metropolitan Police in immediately arresting and…

LRWD Edition 30 : October 2014

LRWD, Publikasi

Special Edition on the Local Elections Law   Press Release: Local Election Law Controversy: Reject SBY’s Image Salvation Efforts, Handover to Constitutional Court and New Government   Jakarta, 30 September 2014; the shocking and disappointing statement from President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) towards the decision results on the Local Elections Bill during the House of…