Menuju Sistem Perundang-undangan yang Lebih Baik di Indonesia #INLU2018

Aktivitas

Perkembangan sistem perundang-undangan di Indonesia saat ini menunjukkan perlunya diatur prosedur monitoring dan evaluasi yang formal. Selain itu, pemerintah juga perlu lebih serius melakukan reorganisasi kelembagaan terkait fungsi legislasi. Pemerintahan Jokowi saat ini menunjukkan political will untuk melakukan pembenahan sistem perundang-undangan. Komitmen ini perlu ditindaklanjuti oleh unit-unit kerja di bawah Presiden untuk merancang desain reformasi regulasi secara…

Kebijakan Terkait Akses Terhadap Data di Indonesia

Aktivitas

Ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi merupakan hal penting dalam proses pengambilan kebijakan. Untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang akurat untuk kebijakan publik, sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) di Indonesia telah membangun sistem pengumpulkan berbagai macam data. Data dan informasi ini, selain digunakan oleh K/L itu sendiri, juga dimanfaatkan oleh kalangan akademisi dan…

Diskusi Panel #IJRF2018: Peran Peradilan Mendukung Kepastian Hukum dan Iklim Berusaha

Aktivitas, Berita

Untuk menciptakan iklim berusaha yang baik (Ease of Doing Bussiness) di Indonesia, maka tak dapat dilepaskan dari peran pengadilan. Lalu, inisiatif apa saja yang telah dan akan dilakukan Pengadilan untuk mewujudkan hal tersebut? Forum diksusi panel Indonesia Judicial Reform Forum #IJRF akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Diskusi akan dihadiri oleh: Keynote speech: Soltoni Mohdaly (Ketua Kamar Perdata…

Focus Group Meeting: Penyusunan Panduan Teknis Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal

Aktivitas, Berita

  Setelah selesai melaksanakan Focused Group Discussion pertama mengenai Penyusunan Panduan Teknis Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal,  di Jakarta, Rabu (20/12), kegiatan selanjutnya yang dilakukan adalah kegiatan Focus Group Meeting untuk mendapatkan perspektif internasional mengenai isu tindak pidana pencucian uang di pasar modal. Acara ini diselenggarakan selama dua hari, yaitu…

Draft 7 RPP Implementasi UU Penyandang Disabilitas versi Masyarakat (Januari 2018)

Info Legislasi, Publikasi

Advokasi pembentukan 7 RPP untuk implementasi UU Penyandang Disabilitas sudah memasuki tahap baru. Pada 4 Januari 2018, Kelompok Kerja (Pokja) Implementasi UU Penyandang Disabilitas secara resmi menyerahkan 7 Draft RPP usulan masyarakat. Penyerahan itu merupakan bentuk realisasi komitmen Pokja dan Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas untuk mendukung Pemerintah dalam upaya mendorong bersama pembentukan seluruh RPP. Dalam…

Hari Ibu dan Kakak Perempuan Sebagai Mentor

Blog

Pada Hari Ibu biasanya muncul pembahasan soal peran ibu di ranah domestik versus publik. Eskalasi perdebatannya bisa memuncak jadi Hari Ibu versus Hari Perempuan. Memperingati ibu atau memperingati perempuan? Menjelang 22 Desember tahun ini, saya teringat dengan satu peran perempuan lain yang tak pernah dibicarakan: perempuan yang berperan sebagai mentor atau kakak. Saya terlahir sebagai anak…

FGD: Penyusunan Panduan Teknis TPPU dan Pemulihan Aset di Pasar Modal

Aktivitas

Berbeda dengan sektor jasa keuangan perbankan, sektor pasar modal mempunyai karakteristik tersendiri terkait dengan transaksi keuangan. Kehadiran teknologi transaksi yang bersifat scriptless sejak lama membuat kepemilikan saham di pasar modal tidak lagi berbentuk sertifikat cetak. Hal itu memiliki konsekuensi bahwa kepemilikan saham hanya tercatat dalam daftar rekening umum yang dikelola oleh lembaga kustodian termasuk perusahaan-perusahaan…

Golkar Bersih: Pilih Ketua DPR Bersih dan Tinggalkan Pansus Angket

Siaran Pers

Partai Golkar saat ini mencoba menyongsong era baru. Di bawah kepemimpinan Airlangga Hartanto, tema baru #GolkarBersih dikibarkan. Tema ini sangat relevan dengan persolan-persoalan korupsi yang membelit kader Partai Golkar dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di bawah kepemimpinan Setya Novanto.   Dalam Catatan ICW (2017), selama 18 bulan Setya Novanto menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar,…

Seri #3 Seminar FKP

Aktivitas

Seri terakhir dari rangkaian Seri Seminar Forum Kebijakan Pembangunan (FKP) diselenggarakan pada Selasa (19/2) dengan tema Penegakan Kontrak dan Indeks Kemudahan Berusaha/Ease of Doing Business (EoDB) oleh Mulki Shader, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Akuntabilitas Kewenangan dan Simplifikasi Prosedur: Membangun Sistem Integritas Penegakan Hukum oleh Miko Susanto Ginting, Peneliti PSHK. Mulki…