Niken Prabaningrum

Manajer Operasional

Niken Prabaningrum S1 Sastra, Universitas Darma Persada Jakarta 2002 S2 Marketing Management, Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta 2005 Niken Prabaningrum bergabung dengan PSHK pada pertengahan 2018 sebagai Office Manager. Sebelumnya, ia bekerja sebagai  Staf Verifikasi selama tiga tahun dan Staf Internal Audit selama lima tahun. Pengalamannya dalam bekerja membuat Niken, begitu ia biasa disapa, bekerja…

Peluncuran Buku Pedoman Teknis Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal

Aktivitas

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan peluncuran buku Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Pasar Modal pada Selasa (11/12). Acara peluncuran tersebut ditandai dengan penyerahan secara simbolis buku pedoman tersebut oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada perwakilan dari aparat penegak hukum antara lain dari KPK,…

FGD: Background Study Reformasi Regulasi untuk Penyusunan RPJMN 2020-2024

Aktivitas

Persoalan tentang kualitas dan kuantitas regulasi di Indonesia sudah seringkali menjadi sorotan berbagai pihak baik nasional maupun internasional. Namun, sampai dengan saat ini permasalahan peraturan perundang-undangan masih menjadi salah satu permasalahan yang belum tuntas diselesaikan baik peraturan perundang-undangan di level pusat maupun di daerah. Permasalahan tersebut diakui oleh pemerintah saat ini, banyaknya regulasi dianggap menyebabkan…

Badan Legislasi Pemerintah Dinilai Bisa Selesaikan Lemahnya Manajemen Pembentukan RUU

Berita Reformasi Regulasi, Reformasi Regulasi

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) M. Nur Sholikin mengungkap pentingnya pembentukan badan legislasi ( baleg) pemerintah. Menurut dia, badan tersebut diperlukan untuk menyelesaikan lemahnya manajemen internal pemerintah dalam hal pembuatan rancangan undang-undang ( RUU). Sholikin menilai, selama ini terjadi masalah di ruang pembentukan rancangan regulasi di pemerintah, yang menyebabkan…

DPR Yakin Jokowi Setuju Bentuk Badan Legislasi Pemerintah

Berita Reformasi Regulasi, Reformasi Regulasi

Saya yakin Pak Jokowi membentuk Badan Legislasi Pemerintah ini,” kata Sarmuji. tirto.id – Wakil Ketua Baleg DPR Sarmuji optimistis ide pembentukan Badan Legislasi Pemerintah akan direspons positif oleh Presiden Jokowi. Sebab, Sarmuji menilai pembentukan lembaga tersebut sangat berguna untuk mengatasi persoalan pemerintahan. “Saya yakin Pak Jokowi membentuk Badan Legislasi Pemerintah ini. Itu berdasarkan kesulitan-kesulitan di lapangan,”…

Benahi Regulasi, Pemerintah Didukung Bentuk Lembaga Legislasi

Berita Reformasi Regulasi, Reformasi Regulasi

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Nur Solikhin mendukung niatan pemerintah membentuk lembaga legislasi. Menurut Solikhin, pembentukan legislasi agar pemerintah mampu mengontrol sekaligus mengevaluasi segala undang-undang yang dibuat. Solikhin menyebut, selama ini perancangan, pengawasan atau kontrol undang-undang yang dibuat pemerintah tidak efektif bahkan cenderung saling tumpang tindih. “Memang selama ini yang jadi kelemahan…

Pembentukan Lembaga Legislasi Pemerintah Diyakini Bisa Hindari Tumpang Tindih Regulasi

Berita Reformasi Regulasi, Reformasi Regulasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Nur Solikhin menyatakan mendukung niatan pemerintah membentuk lembaga legislasi. Dia meyakini pembentukan lembaga legislasi mampu membantu mengontrol sekaligus mengevaluasi segala undang-undang yang dibuat. Solikhin menjelaskan selama ini perancangan, pengawasan hingga kontrol undang-undang yang dibuat tidak efektif bahkan cenderung tumpang tindih. “Selama ini yang jadi kelemahan adalah tidak ada…

PSHK Sambut Baik Pembentukan Badan Legislasi Pemerintah

Berita Reformasi Regulasi, Reformasi Regulasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menyambut baik wacana pembentukan Badan Legislasi Pemerintah. Alasannya karena pemerintah tidak mempunyai lembaga yang mampu mengontrol keberadaan undang-undang secara sentralistik. “Kami harap semoga rencana pembentukan lembaga khusus yang menangani perundang-undangan terus bergulir karena memang selama ini yang jadi kelemahan itu adalah tidak ada satu lembaga yang dia bisa mengendalikan…

Mendorong Dibentuknya Lembaga Legislasi buat Tuntaskan ‘Obesitas’ Regulasi

Berita Reformasi Regulasi, Reformasi Regulasi

Merdeka.com – Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Nur Solikhin mendukung niatan pemerintah membentuk lembaga legislasi. Menurut Solikhin, pembentukan legislasi agar pemerintah mampu mengontrol sekaligus mengevaluasi segala undang-undang dibuat. Solikhin menyebut, selama ini perancangan, pengawasan atau kontrol undang-undang dibuat pemerintah tidak efektif. Bahkan cenderung tumpang tindih. “Memang selama ini yang jadi kelemahan itu adalah tidak…