Membangun Ruang Jaga Demokrasi dalam Intervensi Kebijakan Publik

Ulang tahun sebuah organisasi biasanya membawa kita ke momentum reflektif; menengok ke belakang, memandang ke sekitar dan menerawang jauh ke depan. Kita membayangkan apa yang seharusnya terjadi. Kita menyesalkan serta menertawakan apa yang pernah terjadi. Kita berharap pada apa yang mungkin terjadi. Tahun ini, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) berusia 22 tahun. Ibarat…

Kemarahan Bukan Solusi Tanpa Penanganan Bencana Berbasis Bukti

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) JAKARTA, 29/6/2020 — Pernyataan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna 18 Juni 2020 lalu seolah-olah menunjukkan sikap tegas presiden kepada para menterinya terkait lambannya penanganan bencana non-alam Covid-19. Namun, dari sudut pandang hukum tata negara, kemarahan itu justru menimbulkan pertanyaan terkait kewenangan presiden sebagai kepala…

Seri Diskusi Omnibus Vol 2: RUU Cipta Kerja dan Masalah Pelindungan Bagi UMKM

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja mengatur beberapa hal baru terkait Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) dan koperasi. Di antara pengaturan baru ini termasuk penyederhanaan perizinan bagi UMKM, kemudahan perizinan koperasi, kemitraan koperasi dan UMKM, dan pengecualian upah minimum bagi usaha mikro dan kecil (UMK). Menurut Anggota Badan Legislasi DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah bahwa…

Ruang Korupsi dalam Investasi Cipta Kerja

Penolakan masyarakat terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah sepantasnya direspons oleh pemerintah dengan menghentikan pembahasannya, bukan mendorong pengesahannya. Pasalnya, dari sebelas kluster yang ada dalam rancangan yang menggunakan pendekatan omnibus law ini, hampir semuanya mengandung masalah. Bab tentang investasi dan proyek strategis nasional, misalnya, secara gamblang memperlihatkan bagaimana praktik korupsi bisa…

Proses pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR tak representatif

Meski publik mengecam isi dan proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus bergerak cepat membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja sejak draf rancangan diserahkan oleh pemerintah pada 12 Februari 2020. Badan Legislasi DPR (Baleg) yang ditunjuk membahas RUU kemudian dengan segera membentuk panitia kerja (Panja). Di tengah pembahasan, pemerintah dan…

Mewujudkan Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Seleksi CPNS

  DIGNITY DISCUSSION (Disability Gathering on Tuesday Discussion) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan rekrutmen kerja, khususnya dalam seleksi CPNS, dengan adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas. Ketentuan itu sejalan dengan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN yang diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun…

Running to keep in place: State and COVID-19

Ravio Patra is a researcher who was accused by the police of circulating WhatsApp messages to incite a riot on April 30, which he denies while claiming his Whats-App account had been “hijacked’’. Later, he was released after being apprehended for 33 hours with no charges against him. Students in Malang, East Java, were also…