CSO Initiatives Public Participation Initiative in Persons with Disabillities Bill In 2014, the Bill on Persons with Disabilities, as a replacement of Law No. 4 Year 1997 on Disabled Persons, was included as a Priority Bill in the National Legislation Program. The bill is currently in the preparation stage which is being done by the…
House of Representatives Initiating a New Law on Persons with Disabilities Post CRPD Ratification In 2011, Indonesia ratified the Convention on the Right of Person with Disabilities (CRPD) through Law No. 19 Year 2011. With this ratification, the Government has already shown a strong commitment towards fulfilling the rights of persons with disabilities as citizens.…
Law Policy KPU Ensures Voting Rights of Persons with Mental Instabilities The Election Commission (Komisi Pemilihan Umum/KPU) has restored voting rights of persons with mental instabilities in the General Elections. This step was taken after the KPU received input from various parties, both from the civil society and the National Commission on Human Rights.…
“Saat ini, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi CRPD, tetapi Kemendikbud justru mengabaikannya. Perguruan tinggi punya kewajiban untuk mencerdaskan bangsa, tetapi yang dilakukan adalah membatasi hak-hak penyandang disabilitas,”
CSO Initiatives PSHK Public Discussion: Applying Convention on the Rights of Persons with Disabilities Principles in the Bill on Persons with Disabilities Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) held a public discussion entitled “Applying Principles of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) in the Bill on Persons with Disabilities in…
Judiciary Honorary Assembly of Judges Sentence Judges Violating Ethical Conduct On Tuesday, 25 February 2014, the Supreme Court sentenced M. Reza Latucosina, a high-court judge from Ternate province and Pastra Joseph Ziraluo, Vice-Chairman of the Mataram District Court for ethical conduct charges; infidelity and bribery. The Honorary Assembly of Justices is a forum established in…
Masyarakat sipil adalah arena arena–di luar keluarga, negara dan pasar–tempat orang-orang berkelompok untuk mendorong kepentingan bersama. Walaupun keluarga, pasar dan negara terpisah, mereka tetap dapat berinteraksi dengan cara masuk ke dalam ruang publik yang disebut arena masyarakat sipil. LAWmotion #11: Indeks Masyarakat Sipil, selain memaparkan hasil penelitian YAPPIKA, juga menjelaskan tentang situasi tersebut. Contoh yang…
Dalam rangka mempersiapkan diri untuk Pemilu 2014, PSHK bersama dengan Ayo Vote dan Impro membuat LAWmotion #10 yang bertujuan menginformasikan dan mengingatkan kembali akan substansi, proses dan mekanisme Pemilu.
Siaran pers mengenai Temuan dan Catatan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (RUU Perubahan UU MD3) memaparkan kekhawatiran koalisi terhadap nasib RUU itu. Koalisi yang dimaksud adalah Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perubahan UU MD3, yang telah memberi judul siaran pers “Perluasan Wewenang VS Skala Transparansi dan Akuntabilitas Mengecil”. Kedua hal itu…