Tentang Kami

EnglishBahasa PSHK Establishment of a socially responsible law or towards socially responsible lawmaking is the vision of the Indonesian Center for Law and Policy Studies or commonly referred to as PSHK. Founded in 1998, PSHK is a research and advocacy institution for legal reform, focusing on legislation and justice. In the field of legislation, PSHK…

Siapa Kami

EnglishBahasa PSHK Establishment of a socially responsible law or towards socially responsible lawmaking is the vision of the Indonesian Center for Law and Policy Studies or commonly referred to as PSHK. Founded in 1998, PSHK is a research and advocacy institution for legal reform, focusing on legislation and justice. In the field of legislation, PSHK…

Sosialisasi & Diskusi Perma Gugatan Sederhana

Berperkara perdata di pengadilan saat ini bisa dilakukan secara mandiri tanpa advokat. Ketentuan itu terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Gugatan Sederhana yang menerobos persepsi mahal dan rumitnya penyelesaian perkara perdata di pengadilan. Perma ini mengatur prosedur penyelesaian perkara perdata yang bernilai kecil di pengadilan secara cepat, mudah, dan terjangkau. Dengan keberadaan Perma, akses keadilan…

Sengketa Batas Maritim dan Zona Pembangunan Bersama

Beberapa tahun terakhir, tensi ketegangan di Laut Tiongkok Selatan sering meninggi. Berawal dari klaim sepihak atau unilateral claim Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan sembilan garis putusnya (nine-dashed lineatau 9DL), reklamasi dan pembangunan pangkalan militer serta infrastruktur fisik di sekitar gugusan Kepulauan Spratly dan Paracel, hingga penentuan sepihak kawasan tradisional penangkapan ikan yang mulai mengganggu kedaulatan…