Salah satu persoalan dalam sistem peradilan di Indonesia adalah korupsi yang melibatkan banyak pihak. Korupsi peradilan memiliki karakter khusus apabila dibandingkan dengan korupsi di dalam struktur kekuasaan eksekutif dan legislative. Penjelasan tersebut disampakan M Nur Sholikin, Direktur Eksekutif PSHK, dalam forum Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia…
Penilaian kinerja pengadilan merupakan faktor penting untuk menjaga kualitas pelayanan publik di pengadilan. Saat ini, terdapat beberapa bentuk penilaian, seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), audit reguler oleh Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung (MA), serta akreditasi penjaminan mutu pengadilan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) MA. Untuk…
Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan salah satu program unggulan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum). Tim akreditasi internal ini dibentuk untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di seluruh Indoensia sesuai standar sertifikasi ISO:2015. Selain itu, ikut dikuatkan dengan penerapan International Framework for Court Excellent (IFCE), Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, standar…
SISTEM peradilan di Indonesia masih perlu dibenahi. Hal itu mengacu pada masih banyak pengadilan di Indonesia yang belum disertifikasi. Hingga saat ini baru 24 pengadilan tinggi dan 185 pengadilan negeri yang terakreditasi. Ketua Tim Penjaminan Mutu Mahkamah Agung Wahyudin mengatakan, selama dua tahun terakhir, pihaknya telah melakukan sertifikasi terhadap 30 pengadilan tinggi dan 352 pengadilan…
JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat menyerahkan pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ke Komisi II DPR. Hanya saja, untuk membahasnya, Komisi II masih menunggu surat penugasan dari Badan Musyawarah DPR. “Badan Musyawarah DPR sudah sepakat pembahasan Perppu Ormas diserahkan ke Komisi II DPR. Jadi, tidak ada pembentukan panitia khusus,…
JAKARTA, KOMPAS — Penangkapan terhadap panitera oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus suap perkara di pengadilan yang terus berulang menunjukkan adanya kelemahan sistem manajemen perkara di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Terjadinya suap perkara yang melibatkan panitera tidak bisa dibebankan sebagai kesalahan perseorangan semata, sebab hal itu terjadi karena sistem yang ada tidak…
Study by The Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK), The Policy Lab The University of Melbourne and Knowledge Sector Initiative (KSI). Public policymaking is widely understood as a structured and logical process of problem solving led by the government. But is there really a ‘policy cycle’ in practice? In the context of Indonesia’s…
Study by The Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK), The Policy Lab The University of Melbourne and Knowledge Sector Initiative (KSI). Public policymaking is widely understood as a structured and logical process of problem solving led by the government. But is there really a ‘policy cycle’ in practice? In the context of Indonesia’s…
PEMERINTAH akhirnya membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada 19 Juli 2017. Mengingkari pernyataan sebelumnya untuk menempuh jalur peradilan, pemerintah malah mengambiljalan pintas, atas alasan kegentingan, dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas) yang menihilkan proses pembubaran melalui pengadilan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menindaklanjuti…