Review of the Indonesian Fisheries Policy and Legal Landscape and Supporting Government Institutions

Aktivitas, Berita

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerjasama dengan Meridian Institute, Hukumonline.com, Yayasan Barunastra, dan SeventyThre, dengan dukungan dari David and Lucile Packard Foundation melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk melakukan konfirmasi dan validasi atas hasil kajian sementara dari Review of the Indonesian Fisheries Policy and Legal Landscape and Supporting Government Institutions, Kamis (9/8), di…

Neraca Jomplang Korban Pemerkosaan

Blog

Pemidanaan terhadap korban pemerkosaan di Jambi adalah gambaran yang paling jelas soal posisi negara ketika merespons korban pemerkosaan. Korban awalnya dituntut 1 tahun penjara oleh penuntut umum, kemudian divonis 6 bulan penjara oleh majelis hakim dengan penerapan Pasal 45A juncto Pasal 77A Undang-Undang Perlindungan Anak. Dia jelas merupakan korban pemerkosaan oleh kakak kandung  sendiri. Sebagai…

Mengapa Mahkamah Konstitusi harus tolak tuntutan Perindo tentang batasan periode jabatan wakil presiden

Blog

Partai Perindo sebagai peserta pemilu hendak membuka ruang mencalonkan kembali Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang telah dua periode menjabat, pada Pemilu 2019. Partai ini mengajukan pengujian konstitusi undang-undang (constitutional review) kepada Mahkamah Konstitusi (MK)atas batang tubuh dan penjelasan ketentuan Pasal 169 huruf n Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan itu mengatur bahwa seseorang dapat mencalonkan…

Divestasi Saham Freeport

Blog

Divestasi saham PT Freeport Indonesia memasuki babak baru dengan ditandatanganinya head of agreements antara Indonesia dan Freeport McMoran. Walaupun penandatanganan ini bukan merupakan langkah definitif dalam divestasi Freeport Indonesia, hal itu tetap memiliki nilai simbolik untuk mengatur detail teknis divestasi selanjutnya. Pada wilayah detail selanjutnyalah kehati-hatian dan transparansi harus diterapkan secara total agar divestasi ini ditujukan untuk…

FGD: Penyusunan Panduan Teknis Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal

Aktivitas, Berita

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Department of Home Affairs Australia, dan didukung Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) kembali mengelar Focused Group Discussion (FGD) untuk menggali masukan untuk Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal dari Perkara Korupsi sebagai Tindak Pidana Asal, Selasa (3/7),…

Penelitian dan Advokasi Bidang Legislasi dan Peradilan

Aktivitas, Berita

Untuk pertama kalinya Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indoensia (PSHK) memberikan pelatihan tentang penelitian dan advokasi kebijakan kepada lembaga Judicial System Monitoring Programme (JSMP) Timor Leste. Pelatihan ini dilaksanakan selama tiga hari, pada tanggal 2 – 4 Mei 2018 yang diikuti oleh enam orang.   Pada sesi pembukaan, Mulki…

Penelitian dan Advokasi Bidang Legislasi dan Peradilan

Aktivitas

Untuk pertama kalinya Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indoensia (PSHK) memberikan pelatihan tentang penelitian dan advokasi kebijakan kepada lembaga Judicial System Monitoring Programme (JSMP) Timor Leste. Pelatihan ini dilaksanakan selama tiga hari, pada tanggal 2 – 4 Mei 2018 yang diikuti oleh enam orang.   Pada sesi pembukaan, Mulki…

Rancangan Peraturan Pemerintah Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Publikasi

Penjelasan: Pemerintah sudah mengagendakan untuk membentuk 8 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 2016. 5 RPP diantaranya sudah masuk sebagai RPP prioritas di 2018, melalui Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang program Penyusunan Peraturan Pemerintah 2018. Salah satu RPP yang masuk dalam prioritas 2018 adalah Rancangan Peraturan Pemerintah Akomodasi yang…