Bertepatan pada 1 Juli 2013, keluarga besar YSHK merayakan ulang tahun PSHK yang ke-15 dan IJSL yang ke-2. Dalam rangka hari yang berbahagia bagi keduanya, pada pukul 10:00 WIB, keluarga besar YSHK mendatangi Palang Merah Indonesia Pusat di Jln. Kramat Raya untuk donor darah. Kegiatan itu dilanjuti dengan makan siang dan foto bersama di depan…
27 Juni 2013, Sebagai rangkaian dari kampanye pembaruan hukum acara pidana, PSHK dan Komite untuk Pembaruan Hukum Acara Pidana (KuHAP) melakukan kunjungan media ke redaksi The Jakarta Post. Kunjungan ini diterima redaksi yang diwakili oleh Rendi Witular (managing editor), Evi Widiyastuti (sekretaris editor), dan Tami (wartawati). Dalam diskusi tersebut dibahas mengenai perkembangan pembahasan Rancangan Hukum…
Pada 18 Desember 1984, Sidang Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 39/46. Resolusi tersebut berupa konvensi yang diberi nama “The United Nation Convention Against Torture and the Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment”. Konvensi yang mulai berlaku pada 26 Juni 1987 ini juga dikenal dengan nama Convention Against Torture (CAT). Hari berlakunya konvensi…
Law Reform Weekly Digest – your weekly updates on Indonesian law reform
Jakarta – Pembahasan RAPBN 2012 untuk sementara dihentikan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR hingga waktu yang tidak ditentukan. Keputusan ini dinilai reaksioner. Banggar pun dinilai mengabaikan hajat hidup orang banyak. “Kalau pada akhirnya ngambek tidak mau bahas, maka kita harus gunakan APBN tahun lalu. Padahal pasti kan ada perubahan. Akhirnya rakyat juga yang dirugikan. Ini…
The firestorm of controversy surrounding the House Budget Committee continued to rage on Friday, as allies and critics weighed in on its decision to freeze budget talks in anger over its treatment by antigraft investigators. In the wake of the decision to suspend talks on next year’s budget in protest of questioning by the Corruption…
Jakarta, Kompas – Ancaman Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat untuk menghentikan pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2012 sekaligus bisa dijadikan momentum untuk memperbaiki Badan Anggaran DPR. Pembenahan itu menyasar pada aspek tugas dan wewenang, mekanisme kerja, serta personel yang ditempatkan di Badan Anggaran DPR. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Ronald Rofiandri,…
Sudah lebih dari satu dekade, setiap akhir tahun DPR mengeluarkan daftar RUU prioritas yang akan dibahas pada tahun berikutnya. Daftar itu menjadi acuan kinerja DPR (bersama pemerintah) dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa perencanaan penyusunan undang-undang (UU) dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).…
Diskusi tentang peran dan efektivitas komisi negara kembali mencuat, sebagai respons atas pemberitaan mengenai kenaikan honorarium Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). Tentu, diskusi soal ini menjadi menarik bukan sekadar tentang besaran jumlah honorarium yang bisa menjadi relatif buat sebagian orang. Soal relevansi, peran, dan efaktivitas dari berbagai komisi…