The executions in Indonesia were a mistake. Eight people are dead, including Andrew Chan and Myuran Sukumaran, despite alleged violations in the judicial process. The Indonesian government should properly investigate allegations of corruption in the judicial process that condemned them to death. The government should learn from its mistake and stop executing people on death…
“Bukan hanya dari ahli sebetulnya, tapi dari pemohon dan termohon itu hakim juga perlu menggali keterangannya. Jadi tidak hanya mengandalkan keterangan tertulis yang disampaikan oleh Pemohon ataupun Termohon”, papar Sholikin.
“Pelimpahan kasus Budi Gunawan oleh Kejakgung kepada Bareskrim Polri memunculkan dugaan bahwa hal itu sudah didesain dari awal untuk menghentikan kasus itu,”
“Ada beberapa kondisi KPK bisa melakukan supervisi dan pengambilalihan kasus. Misalnya pertama, adanya laporan masyarakan soal tindak pidana korupsi yang tidak ditindak lanjuti. Kedua, kasus tindak pidana korupsi yang berlarut-larut atau tertunda-tunda. Kemudian, penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku korupsi,”
Presidential Decree No. 39 Year 2015: An Evaluation for President Jokowi Banning Radical Websites To Prevent Radicalism Upcoming Pre-Trial Cases For Anti-Graft Commision (Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK) Legal Policy Presidential Decree No. 39 Year 2015: An Evaluation for President Jokowi President Joko Widodo issued Presidential Decree No. 39 Year 2015 on Advance Facility for State Officials…
“President Joko Widodo must not appoint Budi as deputy chief of the National Police or any other official position because of the ongoing legal process. To install Budi in a public office would go against ethics,”
“Pelimpahan kasus BG ke kepolisian sarat dengan konflik kepentingan. Dengan dilimpahkannya kasus BG dari KPK kepada Kejaksaan lalu Kepolisian, maka keberlanjutan pengusutan kasus tersebut semakin diragukan,”
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Susanto Ginting, menilai keputusan Kejaksaan melimpahkan kasus itu ke Bareskrim karena lembaga tersebut tidak berani menangani sendiri kasus ini. “Itu menunjukkan Kejaksaan tidak bernyali,” kata dia.
“Presiden Joko Widodo bertanggungjawab terhadap pembenahan dan reformasi kepolisian. Reformasi Kepolisian akan berhasil dengan dimulai dari memilih pimpinan yang tidak diragukan integritasnya,”