Pada 15—16 Februari 2017, PSHK, SMERU dan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) UGM didukung oleh Knowledge Sector Indonesia (KSI) menjadi panel di Australasia Aid Conference, Canberra, Australia. Australia Aid Conference sendiri adalah konferensi rutin yang diadakan sejak tahun 2014 dengan tujuan mempertemukan peneliti dari Australia, Asia dan Pacific yang bergerak di isu pembangunan dan…
Penataan kota akhir-akhir ini telah menjadi salah satu fokus banyak kepala daerah. Salah satu kebijakan penaatan kota yang dijalankan adalah penataan perkampungan urban yang identik dengan kekumuhan, kepadatan, perusakan lingkungan dan penyakit. Hal ini tampaknya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung, setelah berbagai program penataan taman-taman kota, Tentu langkah ini patut diapresiasi dan didukung.…
Nam id sem quis mauris porttitor conse quat id vitae dolor. Phasellus ligula velit molestie rhoncus ullamcorper mauris ultricies mi at pharetra.
Nam id sem quis mauris porttitor conse quat id vitae dolor. Phasellus ligula velit molestie rhoncus ullamcorper mauris ultricies mi at pharetra.
Selain pelaku, pelanggaran HAM berat pada masa lalu harus diselesaikan dengan menagih pertanggungjawaban negara. Semakin hari, hal itu semakin penting dan mendesak mengingat kecenderungan negara menghindar dari pertanggungjawabannya. Negara (dalam hal ini penyelenggaraan negara secara kolektif) adalah salah satu aktor yang bertanggung jawab dalam pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu. Pelanggaran HAM mengandung karakteristik…
Metrotvnews.com, Jakarta: Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi harus memenuhi adanya kerugian negara atau perekonomian negara yang nyata dianggap mengaburkan pengertian korupsi. Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 dianggap tidak tepat. “Dengan adanya putusan ini, maka dampak yang akan terjadi adalah pengusutan kasus korupsi berdasarkan…
Temuan 1. Tidak disiplin Ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) menyatakan bahwa penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN). Faktanya, hingga RUU APBN 2017 disahkan pada…
Peraturan Pemerintah (PP) No.72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tatacara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada BUMN dan Perseroan Terbatas, telah menjadi perdebatan karena dianggap menghilangkan kewenangan DPR soal privatisasi BUMN. Namun, hal itu ternyata masih sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Pendapat ini disampaikan oleh peneliti Pusat Studi…
Pemilu KONSTITUSIONALITAS SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERBUKA TERBATAS Salah satu isu yang hangat diperdebatkan setiap pembahasan undang-undang tentang pemilihan umum adalah tentang pilihan sistem pemberian suara. Perdebatannya bukan mengenai pilihan antara sistem distrik atau proporsional, karena memang sejak awal pelaksanaan pemilihan umum, kita telah sepakat memilih sistem proporsional yang dianggap lebih mengakomodir kemajemukan di Indonesia.…