Keluarga Besar Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia mengucapkan “Selamat Idul Fitri 1440 H Mohon Maaf Lahir dan Batin”. Menyambut Idul Fitri, kegiatan perkantoran PSHK libur sejak tanggal 31 Mei – 14 Juni 2019. Kegiatan perkantoran akan aktif kembali pada tanggal 17 Juni 2019.
It has been 15 years since inclusive education came to the fore in 2003. Related policies include the 2003 Education Law, the national education standard of 2005, the 2009 education and culture ministerial regulation on inclusive education, the 2016 Disabilities Law and the 2017 presidential regulation on sustainable development goals (SDGs). The government also launched…
BPJS Kesehatan beroperasi sejak Januari 2014. Sebuah terobosan pemerintah untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun, dalam penerapannya program ini menemui banyak persoalan. Di satu sisi membuka akses bagi masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan, tapi di sisi lain berdampak pada munculnya banyak permasalahan dari pemberi layanan. Keluhan dari tenaga kesehatan dengan munculnya konsekuensi beban…
In the recent televised debate between Indonesia’s vice presidential candidates, Ma’ruf Amin and Sandiaga Uno, were asked about the threat of “dehumanisation” of the workforce in the face of Industry 4.0(link is external), the fourth industrial revolution. Both candidates responded by outlining their strategies for raising the quality of human resources in Indonesia, but neither clearly…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding/MoU dengan Eurocham pada Rabu (30/4/2019) di Jakarta. Proses kemitraan yang ditandai dengan kesepakatan dalam MoU ini difasilitasi oleh CCPHI dan KSI. PSHK dengan Eurocham bekerjasama dalam pertukaran informasi dan data terkait dengan regulasi dan informasi lainnya yang berkaitan dengan kebijakan. Penandatanganan MoU dilakukan oleh…
Sekitar 30 mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia melakukan kunjungan ke kantor Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) pada Kamis (16/5/2019). Kunjungan tersebut bertujuan menggali pengetahuan dan pengalaman tetang advokasi kebijakan. Di awal pertemuan, Guru Besar FKM UI Prof Hadi Pratomo yang mendampingi mahasiswa menyampaikan kunjungan ini merupakan bagian dari perkuliahan Advokasi Kesehatan. Direktur…
Selama 2019, DPR dan Pemerintah berkewajiban mengesahkan 55 RUU Prioritas Prolegnas. Sampai 15 Mei 2019, DPR dan Pemerintah baru mengesahkan 3 RUU, di luar UU yang disahkan sebagai hasil ratifikasi. Kecil kemungkinan DPR dan Pemerintah periode 2014-2019 mampu menuntaskan pembahasan sisa RUU prioritas lainnya, mengingat pelantikan anggota DPR dan Presiden/Wakil Presiden periode 2019-2024 akan dilakukan…
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto resmi membentuk Tim Asistensi Hukum. Tim ini akan membantu tugas menteri dengan memantauucapan tokoh dan perilaku masyarakat, termasuk di media sosial. Tim ini rencananya diisi akademikus yang juga pakar hukum pidana. Walaupun Menteri Wiranto mengatakan bahwa pembentukan tim ini bukan untuk menggerus kebebasan berpendapat melainkan untuk mengimbangi kebebasan…
