Gelombang unjuk rasa di berbagai daerah terus berlanjut. Tidak jarang, demo berakhir ricuh menyebabkan kerusakan fasilitas umum. Korban jiwa berjatuhan. Tuntutan demonstran di berbagai daerah seragam untuk mencabut beberapa undang-undang (UU). Salah saatunya, hasil Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dan Undang-Undang Sumber Daya Air. Kedua UU…
Dalam beberapa hari belakangan ini pemberitaan di media membuat kita paham bahwa ada mahasiswa yang bisa dibeli dengan kekuasaan dan ada kekerasan aparat dalam menghadapi massa aksi. Mahasiswa, sebagaimana aparat, bukan sosok suci dan memiliki banyak dimensi dalam dinamika mereka sebagai kelompok. Publik, dibantu oleh media, menjadi semakin kritis dalam menyikapi tuduhan anarkis pada mahasiswa…
In his closing remarks at the National Conference on Constitutional Law in Jakarta a couple of weeks ago, State Secretary Pratikno conveyed President Joko “Jokowi” Widodo’s desire to carry out regulatory reform. Among the efforts is to establish a special body to harmonize regulations and legislation. The issue of regulatory disharmony was initially raised in…
Proses untuk buru-buru mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan, sebaliknya, menunda-nunda Rancangan Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menegaskan perempuan terus menjadi korban dalam berbagai aspek. Bahwa perempuan kerap diasosiasikan sebagai warga kelas dua Indonesia bukanlah hal baru. Hak-hak perempuan masih terbatas dan mereka rentan menjadi korban kekerasan seksual apapun afiliasi politiknya. Akan tetapi, akan…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Terkait Tindakan Represif Aparat Polri dalam Berbagai Kesempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mendapat sorotan karena melakukan berbagai tindakan kontra demokrasi dan melanggar hak asasi manusia (HAM) dalam satu pekan terakhir. Korban jiwa berjatuhan dan disinyalir berasal dari tindakan represif aparat dalam menangani aksi demonstrasi di sejumlah…
Di Indonesia, promosi rokok tidak dilarang; hanya dibatasi tanpa ada sanksi pidana bagi yang melanggar. Ini menjadi salah satu kelemahan upaya pemerintah mengendalikan rokok dan melatarbelakangi polemik antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Perkumpulan Bulu Tangkis Djarum (PB Djarum) baru-baru ini soal penggunaan merek rokok di audisi beasiswa bulu tangkis untuk anak-anak. Lebih dari 200.000 penduduk…
DPR dan Pemerintah sudah mencapai kesepakatan bersama dalam pembahasan RUU Perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP), dan tidak lama lagi akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disetujui menjadi UU. Berdasarkan draf hasil Rapat Kerja Badan Legislasi DPR, 18 September 2019, perubahan dalam RUU yang masuk dalam Prolegnas 2019…
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Dalam revisi ini, tidak ada satu fraksi pun yang menolak, baik partai pendukung pemerintah maupun oposisi. Revisi tersebut berjalan sangat cepat, yakni hanya 12 hari. Ini sangat ganjil. Pasalnya, tahun ini, anggota DPR yang sekarang membutuhkan…
Siaran Pers PSHK Merespon Situasi Terkini Pemberantasan Korupsi Kondisi Pemberantasan Korupsi mengalami kebuntuan. Pimpinan KPK menyerahkan tanggungjawab pengelolaan KPK kepada Presiden. Hal itu tidak dapat dilepaskan dari perkembangan proses pembentukan RUU Revisi UU KPK yang sejak awal sudah bermasalah. Ada tiga aspek yang mendasari kebuntuan terjadi, yaitu Pertama, pernyataan Pimpinan KPK menegaskan bahwa KPK tidak…