Perppu Ciptaker: Praktik Ugal-Ugalan dan Pengabaian Pemerintah terhadap Partisipasi Publik yang Bermakna

Publikasi, Siaran Pers

Menkoperekonomian, Menkopolhukam, dan Wamenkumham melalui siaran pers Sekretariat Presiden mengumumkan bahwa Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker). Keberadaan Perppu 2/2022 disebut mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat (cacat formil) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan…

Pasang-Surut Kebebasan Sipil di Indonesia: Refleksi Akhir Tahun dan Proyeksi 2023

Publikasi, Siaran Pers

Rilis Konferensi Pers Meski sejumlah organisasi pemantau kebebasan sipil telah melaporkan penurunan kualitas demokrasi dalam skala global sejak beberapa tahun terakhir, ruang gerak masyarakat sipil tampaknya akan kian menyusut lebih parah lagi. Di Indonesia, indikasi nyatanya terlihat dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mengandung sejumlah pasal anti-demokrasi. Penolakan publik terus diabaikan dan…

Melindungi Ruang, Menjaga Harapan

Aktivitas

Diskusi & Peluncuran Laporan Studi Kerangka Hukum Pelindungan Civic Space di Indonesia Ruang gerak masyarakat sipil yang vibrant dibutuhkan agar warga mampu memberdayakan dirinya guna berkontribusi dalam upaya perubahan sosial, sekaligus terlibat aktif dalam pembentukan kebijakan maupun tata kelola pemerintahan. Saat ini, dunia menghadapi tren penyempitan ruang gerak masyarakat sipil. Laporan CIVICUS pada 2021 menyatakan…

Pelindungan dan Peluasan Ruang Gerak Masyarakat Sipil

Penelitian, Publikasi, Riset

Civic space, atau yang dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai ‘ruang gerak masyarakat sipil’, adalah infrastruktur sosial yang berisi lingkungan pendukung atau arena bagi aktor-aktor masyarakat sipil (civil society actors) untuk bergerak dalam rangka mempengaruhi struktur sosial dan politik di sekitarnya. Infrastruktur sosial tersebut ditopang oleh pilar-pilar penting hak asasi manusia dalam bidang sipil dan…

Koalisi Masyarakat Sipil Membuka Pos Pengaduan Kecurangan Verifikasi Faktual Partai Politik

Publikasi, Siaran Pers

Masa depan pesta demokrasi diduga keras sedang diselewengkan oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab. Bukan mengada-ngada, berdasarkan sejumlah pemberitaan hari ini, indikasi kecurangan, bahkan mengarah pada kejahatan yang terstruktur, sistematis, dan masif terjadi dan diperlihatkan kepada masyarakat. Praktik lancung itu dilakukan dengan cara memanipulasi proses verifikasi faktual partai politik di daerah. Menariknya, proses itu terjadi bukan atas…

Peluang dan Tantangan Pemilu 2024

Aktivitas

Tidak diubahnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum akan menjadikan kondisi Pemilu Serentak 2024 kurang lebih sama dengan Pemilu 2019. Padahal, Pemilu 2019 bukan tanpa cela, ada beberapa isu krusial yang masih muncul diantaranya adalah pemenuhan hak memilih kelompok rentan yang masih perlu diperhatikan, persoalan keterwakilan perempuan, transparansi laporan dana kampanye dan pembiayaan…

Refleksi dan Penataan Penyelenggara Pemilu Menuju Pemilu Serentak 2024

Aktivitas

Pemilu 2019 menyisakan berbagai persoalan seperti beban kerja penyelenggara Pemilu adhoc yang begitu berat, adanya proses seleksi penyelenggara Pemilu yang tidak serentak, sampai dengan persoalan keterwakilan perempuan di penyelenggara Pemilu. Padahal, penyelenggara Pemilu merupakan aktor yang sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu dapat terlaksana dengan baik dan berintegritas. Di sisi lain, penyelenggara Pemilu juga harus…

Catatan Kritis Pemenuhan Hak Memilih dan Dipilih Menuju Pemilu Serentak 2024

Aktivitas

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) kembali menyelenggarakan diskusi kelompok terpumpun mengenai Pemilu bertajuk “Catatan Kritis Pemenuhan Hak Memilih dan Dipilih Menuju Pemilu Serentak 2024” pada Jumat (18/11/2022) secara daring. Kegiatan ini melibatkan delapan perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan akademisi yang selama ini mendorong dan membantu pembentuk UU dan penyelenggara Pemilu dalam…

DPR Gagal Memahami Partisipasi Publik Bermakna dalam Penyusunan RKUHP

Publikasi, Siaran Pers

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Pada Senin, 14 November 2022, Aliansi Nasional Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyampaikan masukan terhadap draf final Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang diserahkan pemerintah kepada DPR. Masukan itu diberikan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang diadakan Komisi III DPR RI. Publik patut menyayangkan respons…