“Silakan masuk.” Itulah ungkapan yang tepat untuk acara Open House yang akan diselenggarakan oleh STH Indonesia Jentera pada 24—25 Juni 2016. Acara ini merupakan cara STH Indonesia Jentera untuk menunjukkan metode belajar, hasil pembelajaran, nilai-nilai Jentera, dan proses belajar-mengajar selama setahun terakhir. Kami sudah menceritakannya melalui beberapa laman informasi kami dan kini saatnya kami membuka…
Prioritas yang perlu dilakukan adalah menyiapkan aturan teknis yang jelas untuk menerapkan ketentuan dalam UU Pemerintahan Daerah dan penyiapan kapasitas termasuk struktur dalam Kementerian Dalam Negeri serta organisasi pemerintahan di tiap-tiap provinsi untuk menjalankan fungsi pengawasan ini. Pemerintah menargetkan pembatalan sebanyak 3000 peraturan daerah (perda) sampai dengan Juni 2016. Sebelumnya pada pertengahan April 2016, Kementerian…
Proses peradilan pidana Indonesia yang bertitik berat pada pelaku menjadi akar persoalan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan. Dengan tidak didukung tata kelola dan regulasi yang optimal, penyimpanan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (RUPBASAN) menjadi persoalan kompleks yang harus diurai. Penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan menjadi beban negara sekaligus beban pemilik…
Aktivitas Penelitian Blog PSHK Dalam Berita PodcastLaw Motion Siaran PersLawmetricsDigitalisasi dan Akses Konsumen terhadap Keadilan di Indonesia: Online Dispute ResolutionPengesahan Prolegnas Prioritas dari 2015-2021 Selalu TerlambatGugatan SederhanaCapaian Minim Di Tahun Politik8 Prioritas Hukum 2019Permasalahan Proses Legislasi UU Cipta Kerja
Jika kita menyebut kata arbitrase, maka sudah pasti istilah yang satu ini merujuk kepada forum penyelesaian sebuah sengketa di luar mekanisme lembaga peradilan. Iya, arbitrase adalah salah satu mekanisme selain konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Lengkapnya soal mekanisme tersebut silahkan membuka dan membaca sendiri UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altenatif…
Media Sosial: Kebebasanku, Tanggung Jawabku “HAHAHAHA, meme gue nyebar, ya? Biarin, ah. Ya, semoga menghibur aja, sih… Dear future kids, kalau kalian lihat foto Ibu begini, maafin aja, ya. Ada yang mau lagi, nggak? Gue private message-in, deh, sekalian.” Ungkapan di atas merupakan respons salah satu siswa di media sosial ketika diberikan situasi tentang kakak…
14 Mei 2016, Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia (DPM UI) mengadakan kegiatan Legal Drafting Course 2016 (LDC 2016). Kegiatan itu merupakan pelatihan penyusunan peraturan, baik dalam aspek formil pembetukannya maupun aspek materiil. Hadir sebagai pemateri adalah Fajri Nursyamsi, peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Kegiatan yang berlangsung satu hari itu dihadiri sekitar…
Mahkamah Konstitusi telah berusia 13 tahun. Selama itu pula dinamika pelaksanaan kewenangan dan tugas MK terus berjalan, termasuk segala perkembangan yang mendapat apresiasi maupun kritik dari berbagai pihak. Berlatarbelakang hal itu, Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ) menyelenggarakan Lokakarya Nasional yang berjudul “Evaluasi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Rangka…
Fajri Nursyamsi mempertanyakan perihal urgensi dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undnag Nomor 23 Rahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang seharusnya menjadi syarat pembentukannya dalam diskusi “Indonesia Darurat Kekerasan Ilmiah: Apa Solusinya?” pada Kamis, 26 Mei 2016. Ketentuan mengenai sanksi pidana, terutama yang akan berdampak pada penghilangan…