Dua isu utama yang selalu menjadi cela berulang dalam pemilu, yaitu mahar politik dan politik uang. UU Pilkada memang telah mengatur parpol tidak boleh menerima imbalan apa pun berkaitan pencalonan sesuai Pasal 47, tapi pasal itu masih sekadar formalitas karena tidak ada penindakan dan regulasi yang jelas. Peneliti ICW Almas Sjafrina mencontohkan, dalam catatan ICW,…
“Saya dari siang sudah ada di sini.; pengen naik Monas (Monumen Nasional) karena belum pernah. Trus, dikasih tahu ada acara ini,” interaksi itu terjadi antara dua perempuan yang baru bertemu di stand PSHK di lapangan parkir Monas. Mereka sedang menunggu hasil foto mereka yang sedang dicetak. Sebelumnya, mereka berdiri di bawah tulisan “Menurut gue, jujur…
Ayo, ikut kuis senang-senang untuk tahu seberapa jujur Anda. Kuis ini dibuat dalam rangka pameran Saya Perempuan Anti-Korupsi. Semua pertanyaan dan pilihan jawaban ini dibuat berdasarkan asumsi pada umumnya tanpa melihat keadaan dan pengalaman setiap orang yang tentunya berbeda-beda. Dan, tentu saja, delapan pertanyaan ini tidak mungkin sebegitu mudahnya menilai kejujuran Anda. Kejujuran adalah milik…
PSHK mengapresiasi kebijakan dari Kemenkumham yang memberikan pedoman konsultasi publik pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal itu tentunya akan lebih dapat membuka ruang dan menjamin partisipasi publik. Hanya saja, menurut PSHK, pengaturan konsultasi publik jangan terlalu rigid (kaku) agar dapat menampung aspirasi masyarakat lebih banyak. Ronald Rofiandri dalam audiensi bersama Kementerian Hukum dan HAM pada 19 April…
“Kebenaran akan terungkap,” Haris Azhar dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) membuka pembicaraannya dengan mengutip petuah anonim. Ada beberapa cedera hak asasi manusia dalam kasus Jakarta International School (JIS) yang marak pada 2014 yang dipaparkannya dalam Diskusi dan Peluncuran Buku Melindungi Anak, Membela Kepentingan Hak Tersangka. Menurutnya, sebagai salah satu pembicara,…
Hak Memilih untuk Warga Negara Penyandang Disabilitas Intelektual dan Mental [i] Bivitri Susanti [ii] 1. PENDAHULUAN Makalah ini saya sampaikan untuk memberikan pendapat mengenai Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,…
