Perang melawan korupsi bakal semakin sulit. Sepanjang sejarahnya, lembaga antikorupsi selalu mendapat perlawanan sengit koruptor, sehingga tumbang. Indonesia pernah beberapa kali memiliki “lembaga” pemberantasan korupsi. Pada 1970, Presiden Soeharto membentuk Komisi Empat yang hanya berumur empat bulan. Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipimpin Hakim Agung, Adi Andojo Soetjipto, yang hanya…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia terkait Usul Inisiatif RUU Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi DPR resmi mengesahkan RUU Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi RUU usulan inisiatif DPR untuk segera dibahas bersama dengan Pemerintah. Pengesahan itu melanggar hukum…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan diskusi Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesiaan Gugatan Sederhana, bertempat di Hotel Aryaduta, Gambir, Pusat, pada Selasa (27/8/2019) di Jakarta. Sosialisasi ini dilakukan atas kerja sama PSHK dengan Lembaga Kajian dan Advokasi…
Upaya menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam UUD 1945 hangat diperbincangkan sejumlah elite politik. Upaya semakin menguat ketika gagasan dikemas sedemikian rupa atas nama amendemen UUD 1945, sekaligus menumpang pada proses politik pengisian jabatan Ketua MPR periode 2019-2024. Gagasan membangkitkan GBHN seolah-olah adalah demi kepastian dan keberlanjutan agenda pembangunan. Namun, apabila kita melihat…
Siaran Pers PSHK Terkait Gagasan Pembentukan Lembaga Perundang-Undangan Rencana pembentukan lembaga yang fokus kepada fungsi peraturan perundang-undangan di tingkat Pemerintah terus bergulir. Presiden Joko Widodo terus mengusung gagasan ini dari mulai kampanye pada Pemilu 2019, sampai kepada rencana kelembagaan yang akan dipimpinnya pada periode 2019-2024. Tentu gagasannya bukan hanya perihal ada atau tidak ada lembaga…
There is a growing anxiety among rights activists regarding the trajectory of Indonesia’s democracy. The current consensus among political and constitutional scholars is that democracy in Indonesia is on the verge of regression, if not already in a state of decline. Democratic regression is always a slow-moving process, in which political and social actors gradually…
#MenujuDisabilitasMerdeka Penyandang Disabilitas adalah bagian dari warga negara Indonesia yang punya hak yang sama dalam berekspresi dan mengemukakan pendapatnya. Masih maraknya ketidakadilan dan diskriminasi kepada penyandang disabilitas, baik berupa perlakuan atau kebijakan, mendorong penyandang disabilitas harus bergerak memperjuangkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-haknya. Tiga tahun pengesahan UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas belum…
Jakarta (17/8/2019). Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan pidato tahunan di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). PSHK menyoroti 3 aspek dalam bidang hukum, yaitu reformasi regulasi, agenda legislasi pemerintah, dan penegakan hukum. Dari 3 aspek tersebut, hanya aspek reformasi regulasi yang memiliki pencapaian positif meskipun tidak maksimal. Sementara dalam aspek penegakan hukum, kinerja pemerintah amat…
66 siswa dan mahasiswa disabilitas netra terancam drop out dan dipaksa keluar dari asrama Wyata Guna Bandung melalui perlakuan kurang baik. Mereka merupakan anak asuh Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensori Netra (BRSPDSN) Kementerian Sosial RI. Petugas sosial mendatangi orang tua wali ke rumah-rumah yang tersebar di berbagai kota di Jawa Barat agar segera menjemput…