Publikasi

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan diskusi peluncuran Catatan Akhir Tahun Kinerja Legislasi 2025 pada Senin (22/12/2025). Diskusi itu memotret tahun pertama kinerja legislasi DPR dan Presiden periode 2024–2029. Peluncuran catatan akhir tahun PSHK tersebut diselenggarakan dalam rangkaian diskusi Forum Kajian Pembangunan (FKP) yang bekerja sama dengan the Indonesia Project Australian National University.…

Tahun pertama DPR dan Pemerintah periode 2024–2029 diharapkan menjadi momentum pembenahan legislasi. Namun sepanjang 2025, praktik pembentukan undang-undang justru kembali diwarnai persoalan lama: perencanaan Prolegnas yang bermasalah, perubahan prioritas di tengah jalan, rendahnya capaian legislasi, serta minimnya transparansi dan partisipasi publik. Catatan Legislasi 2025 disusun untuk memotret secara kritis kinerja legislasi di tahun pertama periode…

  Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) memenuhi undangan audiensi yang diselenggarakan oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri pada Selasa, 2 Desember 2025. Kegiatan yang dilaksanakan di Kementerian Sekretariat Negara itu bertujuan untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan mengenai arah kebijakan reformasi Polri ke depan. Dalam forum tersebut, PSHK memaparkan temuan awal dari kajian…

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan learning forum terkait regulasi dan implementasi sponsor fiskal di Indonesia. Forum pertama dilaksanakan pada 6 November 2025 secara daring, dengan peserta para lembaga sponsor fiskal dan organisasi penerima manfaat yang berasal dari Bali, Papua Barat Daya, dan Kalimantan Barat. Sementara forum kedua dilaksanakan pada 25 November 2025…

Siaran Pers PSHK Konferensi Nasional Kebebasan Sipil Tahun 2025: Memperluas Partisipasi, Melawan Represi Jakarta, 12 November 2025 – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera menyelenggarakan Konferensi Nasional Kebebasan Sipil (KNKS) Tahun 2025 dengan tema “Memperluas Partisipasi, Melawan Represi” pada Selasa, 11 November 2025 di Jakarta. Konferensi berskala nasional…

Paparan Kunci bertema Paradoks Kebebasan Sipil dan Perluasan Partisipasi Melawan Represi oleh Guru Besar Ilmu Filsafat Sosial Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Prof. Dr. Robertus Robet, M.A. Paparan kunci ini disampaikan di Konferensi Nasional Kebebasan Sipil 2025 (KNKS) yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STH Indonesia…

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) yang tergabung dalam Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) pada Senin, (29/09/2025) di Jakarta. PSHK yang diwakili Deputi Direktur Fajri Nursyamsi menyampaikan bahwa revisi KUHAP harus menempatkan penyandang disabilitas sebagai…

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil dari negara-negara di Asia mengikuti Asian Parliamentary Transparency Index Workshop yang diselenggarakan pada 18-19 September di Tokyo, Jepang. Pada kegiatan ini, PSHK diwakili oleh Direktur Eksekutif Rizky Argama dan Peneliti Bugivia Maharani. Workshop ini merupakan bagian dari rangkaian program keterbukaan parlemen yang diselenggarakan…

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama Hukumonline, melalui Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan (BKPK Kemenkes), dan didukung oleh British Embassy Jakarta, secara resmi meluncurkan Regulatory Framework System (RFS) untuk Regulasi Kesehatan pada Kamis (11/09/2025) di Jakarta. Acara bertajuk “Maintenance of the Regulatory Tools: Keeping It Up-to-Date” bertujuan untuk memperkenalkan sistem berbasis teknologi…

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menggelar diskusi publik bertajuk “Strengthening the Southeast Asian Network to Promote Human Rights and Expansion of Civic Space” pada Jumat (25/07/2025). Diskusi ini bertujuan mendorong kolaborasi sekaligus memperkuat wacana mengenai kondisi ruang sipil yang semakin terancam di berbagai negara Asia Tenggara. Diskusi dibuka oleh Alviani Sabillah, peneliti PSHK, yang…

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan Capacity Building bertajuk “Resiliensi Masyarakat Sipil dalam Penyempitan Ruang Gerak Masyarakat Sipil” bagi organisasi/komunitas orang muda yang bergerak pada sektor perubahan sosial di Kota Surakarta pada 11-13 Juli 2025. Kegiatan ini melibatkan 16 perwakilan dari organisasi/komunitas orang muda dari berbagai latar belakang isu untuk berbagi pengalaman dan…

Deputi Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Fajri Nursyamsi memberikan keterangan ahli untuk Perkara Nomor 81/PUU-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi pada Senin (14/7/2025). Proses pembentukan dan pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dinilai cacat secara formil karena melanggar sejumlah prosedur tanpa…

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Kupas Tuntas RUU KUHAP dan Dinamika Pembahasannya” pada Kamis (12/6/2025). Bugivia Maharani, Peneliti PSHK, menjadi salah satu pembicara dalam diskusi yang membahas isu-isu krusial dalam reformasi hukum pidana dan proses penyusunan RUU KUHAP. Rani menekankan bahwa penyusunan KUHAP baru tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian…

Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas menyelenggarakan diskusi bertajuk “Penguatan Pelindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam RUU Hukum Acara Pidana” pada Selasa (3/6/2025). Deputi Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Fajri Nursyamsi menjadi penanggap dalam diskusi yang membahas tentang Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) sebagai penyempurnaan sistem peradilan pidana dan implementasi KUHP baru…

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama Forum Kajian Pembangunan menyelenggarakan Seri Diskusi Forum Kajian Pembangunan bertajuk “Business-Politics Relations in Indonesia: The Oligarchization of Democracy” pada Senin (17/3/2025). Diskusi ini membahas bagaimana hubungan antara bisnis dan politik di Indonesia semakin memengaruhi kualitas demokrasi dan proses pengambilan kebijakan publik. Dalam sistem demokrasi, keterkaitan antara bisnis…

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) berkolaborasi dengan 10 komunitas orang muda menyelenggarakan Forum Multipihak dengan tajuk, “Menjawab Partisipasi Orang Muda dalam Pemerintahan Baru” pada Kamis (27/2/2025) di Ke:Kini Ruang Bersama. Forum ini menjadi ruang dialog antara generasi muda dengan penyelenggara negara dalam upaya memperkuat demokrasi, melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), dan merumuskan kebijakan…

Komisi III DPR RI akan segera melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) pada masa sidang ke-II yang berakhir pada 21 Maret 2025. RUU KUHAP merupakan hukum pidana formal yang mengatur mengenai cara melaksanakan hukum pidana materil dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Menurut Deputi Direktur Eksekutif PSHK Fajri Nursyamsi,…

Keberlanjutan OMS di Indonesia menghadapi tantangan karena menurunnya dukungan donor dan menyempitnya ruang gerak masyarakat sipil dan demokrasi. Sponsor fiskal dapat menjadi alternatif pendanaan yang dapat memfasilitasi organisasi dan/atau komunitas yang tidak berbadan hukum dengan lembaga-lembaga yang memiliki sumber daya finansial yang stabil sebagai lembaga perantara, seperti yang sukses diterapkan di Amerika Serikat. Di Indonesia,…

Koalisi Digital Democracy Resilience Network (DDRN) melaksanakan Media & Public Discussion dalam rangka merilis penelitian “Regulasi Ujaran Kebencian: Studi Komparatif Indonesia dan Thailand dalam Konteks Pemilihan Umum” dan Kick Off Indonesia School on Internet Governance (IDSIG) Fellowship 2025. Acara yang dilaksanakan pada Senin (16/12/2024) mengangkat tema “Fostering Multi Stakeholders Efforts in Human Rights Based Indonesia…

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) meluncurkan catatan legislasi 2020-2024 dalam Seri Diskusi Forum Kajian Pembangunan (FKP) bertajuk “Peluasan Kekuasaan, Penyempitan Keterlibatan” di kampus Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Jakarta, Jumat (20/12) lalu. Peneliti PSHK Bugivia Maharani mengawali paparan dengan temuan kuantitatif terkait capaian legislasi DPR sepanjang periode 2020-2024. Dari total 255 RUU yang…

Pengaturan tentang tata kelola internet wajib mempertimbangkan aspek pelindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia yang ditarik ke dalam konteks digital. Dalam studi pemetaan regulasi internet di Indonesia yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan SAFEnet menunjukkan bahwa pengaturan mengenai tata kelola internet yang tersebar di beberapa undang-undang masih bersifat sektoral…

Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama rezim pemerintahan Joko Widodo setidaknya dapat dilihat dari empat aspek, yakni persoalan regulasi, kapasitas aparat penegak hukum, proses pembentukan kebijakan, dan kepentingan kelompok tertentu (vested interest). Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif PSHK Rizky Argama dalam peluncuran Catatan Hari Hak Asasi Manusia 2024 yang diselenggarakan Komisi untuk Orang…

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Hukumonline.com, dan Kedutaan Besar Inggris Jakarta menyelenggarakan Pelatihan Perancangan Peraturan pada 19-20 November 2024 di Jakarta. Pelatihan tersebut diikuti oleh 30 peserta dari Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (BKPK Kemenkes). Pelatihan ini bertujuan untuk membekali pegawai BKPK Kemenkes dengan keterampilan menyusun peraturan menggunakan…

Saat ini, Indonesia tengah menghadapi momentum bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif diperkirakan akan mencapai puncaknya pada 2045. Namun, di balik potensi besar ini terdapat ancaman yang mengintai terkait kesenjangan akses terhadap jaminan sosial, terutama jaminan pensiun, bagi pekerja di sektor informal. Hal ini terjadi karena regulasi yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 40…

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menghadiri Asia Citizen Future Week (ACFW) 2024: Taiwan and Southeast Asia Civic Space Forum yang diselenggarakan oleh Asia Citizen Future Association (ACFA) pada 30 Oktober – 1 November di Taipei, Taiwan. Dalam kegiatan ini, PSHK diwakili oleh Direktur Eksekutif Rizky Argama, Manajer Program Violla Reininda, dan Peneliti Alviani…

  Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menjadi salah satu organisasi yang diundang untuk memberikan masukan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Badan Legislasi DPR, Rabu (29/10/2024) lalu. RDPU itu diselenggarakan dalam rangka penyusunan Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas 2025 bersama Badan Legislasi DPR. Dalam kesempatan tersebut, Peneliti Senior PSHK Ronald…

Direktur Eksekutif PSHK Rizky Argama menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam rangka penyusunan Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas 2025 bersama Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (PPUU DPD RI) pada Rabu (16/10/2024) di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Gama–begitu ia biasa disapa–menyampaikan problem tata kelola regulasi di Indonesia seperti…

Penyempitan ruang gerak masyarakat sipil tidak hanya terjadi di ruang fisik, tetapi juga pada ruang digital. Penyempitan ruang gerak masyarakat sipil di ranah digital terlihat dari adanya pemblokiran akses internet di Papua, kriminalisasi dengan UU ITE, kekerasan berbasis gender online, hingga peretasan yang menimpa aktivis. Padahal, ruang digital punya peran penting dalam demokrasi. Ruang digital…

JAKARTA – Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada isu reformasi hukum bertemu dengan 23 hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) pada Jumat, 11 Oktober 2024 di kampus Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Kunjungan para hakim dari berbagai wilayah di Indonesia itu merupakan penutup rangkaian aksi cuti bersama untuk mengadvokasi peningkatan kesejahteraan profesi…

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dengan dukungan Kemitraan menerbitkan Laporan Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Periode 2019-2024 pada Jumat (6/9/2024) di Jakarta. Penulisan catatan kritis ini merupakan respon terhadap kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia yang semakin mengkhawatirkan, terutama terkait keberadaan KPK yang perlahan juga mulai dipertanyakan efektivitasnya…

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan GembiraFest 2024 (Festival Generasi Muda Berani Bersuara) pada Sabtu (17/8/2024) di Creative Hall, M Bloc Space, Jakarta Selatan. GembiraFest 2024 adalah inisiatif PSHK dalam merespons menyempitnya situasi kebebasan sipil di Indonesia melalui pendekatan yang lebih populer. Dengan format acara festival, pembahasan soal isu kebebasan sipil diharapkan dapat…

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan capacity building bagi komunitas yang tergabung dalam Program PRINSIP Indonesia: Memperkuat Perlindungan Ruang Sipil & Peran Masyarakat Sipil dalam Kepemimpinan Indonesia Baru pada 13-14 Juni 2024 di Jakarta. Capacity building yang bertujuan untuk merawat dan memperkuat pelindungan hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat melalui kegiatan kolektif diikuti…

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan Town Hall Meeting I pada 26 April 2024 dan Town Hall Meeting II pada 17 Mei 2024. Town Hall Meeting ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh 10 komunitas yang terpilih mengikuti Program PRINSIP Indonesia: Memperkuat Perlindungan Ruang Sipil & Peran Masyarakat Sipil dalam…

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan peluncuran policy paper dan diskusi bertajuk “Reformasi Kerangka Hukum untuk Pelindungan dan Peluasan Ruang Gerak Masyarakat Sipil Indonesia” pada Rabu (21/2/2024) di kampus Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Dalam policy paper tersebut, PSHK menganalisis kerangka hukum dan implementasi hukum yang menjadi pemicu mundurnya demokrasi dan membuat posisi…

Sepanjang 2023, DPR dan Presiden hanya berhasil mengesahkan 6 dari 39 RUU Prioritas. Dari jumlah tersebut, 27 RUU diketahui tanpa perkembangan dan 10 RUU masih dalam pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah. Capaian yang rendah pada 2023 juga tak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan catatan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), sepanjang 2020…

Ruang gerak masyarakat sipil dalam beberapa tahun terakhir mengalami penyempitan. Salah satu tanda penyempitan tersebut adalah maraknya berbagai serangan terhadap pembela hak asasi manusia (HAM). Sepanjang Januari-Mei 2023, Amnesty International Indonesia mencatat adanya 127 serangan terhadap pembela HAM. Beberapa penyerangan tersebut diduga melibatkan aktor negara seperti tentara, polisi, dan pejabat pemerintah pusat dan daerah. Menurut…

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera menyelenggarakan Seri Diskusi Forum Kajian Pembangunan (FKP) bertajuk “Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan dalam Putusan dari Perspektif Praktisi Hukum” pada Selasa (5/12/2023) di kampus Jentera. Diskusi ini membahas buku berjudul Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan dalam Putusan yang ditulis oleh Anggota Komisi Yudisial RI…

The Habibie Center berkolaborasi dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan diskusi panel bertajuk “Reformasi Hukum untuk Memperluas Ruang Sipil” pada gelaran Habibie Democracy Forum 2023, Kamis lalu (16/11/2023) di Jakarta. Hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut: Koordinator Penelitian Koalisi Seni Indonesia Ratri Ninditya, Pendiri Lokataru Foundation Haris Azhar, Direktur Eksekutif PSHK Rizky…

Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset) belum kunjung dibahas oleh DPR meskipun pemerintah telah mengirimkan surat presiden sejak 4 Mei 2023. RUU Perampasan Aset harus terus didorong untuk mengoptimalkan penegakan hukum tindak pidana korupsi dan asset recovery. RUU Perampasan Aset akan mengatur mengenai pengelolaan aset yang terdiri dari sembilan jenis…

Pada Agustus 2023 lalu, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Yayasan Indonesia Cerah meluncurkan hasil penelitian bertajuk “Transisi Energi yang Adil di Indonesia: Analisis Kesenjangan Regulasi dalam Aspek Perlindungan Kelompok Terdampak”. Penelitian tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks posisi Indonesia sebagai negara pihak yang berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca berdasarkan Kesepakatan…

Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan inovasi (Iptekin) dapat dilakukan untuk berbagai hal, salah satunya adalah penyusunan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan Iptekin dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat menghasilkan produk hukum baru yang lebih berkualitas dan juga dapat diarahkan untuk mengatasi permasalahan legislasi yang ada. Sayangnya, menurut Peneliti Tata Kelola Pemerintahan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Riris Katharina,…

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyelesaikan pemeriksaan perkara pengujian atas syarat usia minimal menjadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diajukan melalui permohonan nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023. Ketiga perkara tersebut mempersoalkan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang mensyaratkan capres dan cawapres untuk berusia…

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mengadakan sesi informasi daring mengenai pengalaman pemantauan parlemen dengan para akademisi dan praktisi pemantauan parlemen yang tergabung dalam Asian Civil Society Research Network (ACSRN) pada Selasa (12/9/2023). Pada sesi yang berfokus pada pengalaman Indonesia tersebut, PSHK diwakili oleh Peneliti Senior Eryanto Nugroho, Direktur Eksekutif Rizky Argama, dan Deputi…

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Violla Reininda berpartisipasi dalam diskusi kelompok terpumpun bertema “Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi” yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada 7-9 September 2023 di Yogyakarta.  Diskusi tersebut bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi sejauh mana…

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) berkolaborasi dengan Koalisi Seni, Besi Berani, dan Feminis Themis menyelenggarakan Gembira (Generasi Muda Berani Bersuara) Fest 2023 pada Sabtu (19/8/2023) di Ganara Art Space Jakarta. Kegiatan ini diadakan sebagai upaya mengajak semua orang untuk terus merawat kebebasan berpendapat, berekspresi, berkesenian, dan berkumpul. Gembira Fest dibuka dengan “Alteraksi Pesantren”,…

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Yayasan Amanah Harapan Perkasa (Yayasan AHP) memperkuat kerja sama kelembagaan melalui penandatanganan nota kesepahaman dukungan organisasi di Jakarta pada Jumat (1/9/2023). Yayasan AHP merupakan lembaga nonprofit yang didirikan para advokat di firma hukum Assegaf Hamzah and Partners (AHP). Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Ketua Yayasan AHP Ahmad…

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan Pelatihan Resiliensi Hukum Organisasi Masyarakat Sipil dalam Penyempitan Ruang Gerak Masyarakat Sipil pada 7-9 Agustus di Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan ini melibatkan 15 peserta dari berbagai organisasi masyarakat sipil (OMS) di Jawa Tengah untuk berbagi pengetahuan tentang sejarah serta perkembangan gerakan masyarakat sipil dan strategi dalam menghadapi…

Paparan Kunci bertema Kebebasan Sipil dan Politik Hukum di Era Pemanipulasian oleh Ketua Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Dr. Herlambang P. Wiratraman, S.H., M.A. Paparan kunci ini disampaikan di Konferensi Nasional Kebebasan Sipil 2023 (KNKS) yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Sekolah Tinggi Hukum…

Dalam diskusi dan peluncuran buku milik Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D. ini, akan dibahas pelbagai persoalan Peninjauan Kembali (PK) di Indonesia. PK seharusnya mengemban dua fungsi setara yaitu mengoreksi kesalahan dalam putusan final sekaligus menjaga finalitas putusan pengadilan. Padahal, dalam sistem PK yang kurang menghargai finalitas, putusan final yang bisa jadi sudah benar sekalipun dapat…

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mengelola diskusi panel bertema “Melindungi Ruang Sipil dan Toleransi di Tingkat Nasional: Pembelajaran dari Civil-20 (C20)” dalam Indonesia Civil Society Forum (ICSF) 2023 yang diselenggarakan pada Rabu (14/6/2023) di Jakarta. ICSF adalah acara reguler yang mempertemukan aktivis masyarakat sipil di tingkat nasional dan lokal dengan perwakilan pemerintah untuk…

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Rizky Argama menjadi salah satu narasumber dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi I DPR RI terkait RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa, di Gedung DPR RI, pada Senin (19/6/2023). Menurut Gama–begitu ia biasa disapa– komitmen politik untuk meratifikasi…

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) berjumpa secara daring dengan Asian Civil Society Research Network (ACSRN) dan Citizen Congress Watch (CCW) pada Rabu (10/5/2023). ACSRN adalah jejaring akademisi dan organisasi masyarakat sipil (OMS) dari wilayah Asia, Eropa, Australia dan Selandia Baru, serta Amerika Utara, yang berupaya meningkatkan kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antaranggota. Sementara itu,…

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) kini memiliki Direktur Eksekutif yang baru untuk periode 2023-2026. Dalam acara serah terima jabatan yang dilaksanakan pada Senin (3/4/2023), Direktur Eksekutif PSHK periode 2019-2023, Gita Putri Damayana, secara resmi menyerahkan tugas kepemimpinan organisasi kepada Rizky Argama. Gama—begitu ia biasa disapa—bergabung dengan PSHK pada 2008. Sebelum menjadi Direktur Eksekutif,…

Rancangan Undang-Undang tentang Perkumpulan (RUU Perkumpulan) merupakan salah satu RUU yang terdapat di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Pada periode Prolegnas 2010-2014, RUU Perkumpulan merupakan RUU usulan Pemerintah dan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2011, namun belum pernah dibahas. Sementara untuk Prolegnas periode 2015-2019, RUU Perkumpulan diusulkan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Pada…

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Amnesty International Indonesia (AII) mengundang komunitas untuk bergabung dalam riset aksi partisipators bertajuk “Social Justice Leaders: Expanding Connections with Authoritative Voices” yang bertujuan mencetak tokoh-tokoh berpengaruh yang akan mendukung gagasan pelindungan kebebasan sipil dan terlibat dalam advokasi kebijakan. Siapa saja yang bisa ikut? Perwakilan dari…

  Hambatan seorang penyandang disabilitas terjadi karena kondisi lingkungan yang tidak aksesibel dan tidak mendukung untuk dirinya hidup secara mandiri. Menurut pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Asfinawati untuk mewujudkan keadilan dalam sistem peradilan pidana adalah dengan menerapkan kesetaraan pada proses dan juga hasil. Hal tersebut disampaikan dalam diskusi daring bertajuk Mewujudkan Akomodasi yang Layak…

Diskusi & Peluncuran Laporan Studi Kerangka Hukum Pelindungan Civic Space di Indonesia Ruang gerak masyarakat sipil yang vibrant dibutuhkan agar warga mampu memberdayakan dirinya guna berkontribusi dalam upaya perubahan sosial, sekaligus terlibat aktif dalam pembentukan kebijakan maupun tata kelola pemerintahan. Saat ini, dunia menghadapi tren penyempitan ruang gerak masyarakat sipil. Laporan CIVICUS pada 2021 menyatakan…

Tidak diubahnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum akan menjadikan kondisi Pemilu Serentak 2024 kurang lebih sama dengan Pemilu 2019. Padahal, Pemilu 2019 bukan tanpa cela, ada beberapa isu krusial yang masih muncul diantaranya adalah pemenuhan hak memilih kelompok rentan yang masih perlu diperhatikan, persoalan keterwakilan perempuan, transparansi laporan dana kampanye dan pembiayaan…

Pemilu 2019 menyisakan berbagai persoalan seperti beban kerja penyelenggara Pemilu adhoc yang begitu berat, adanya proses seleksi penyelenggara Pemilu yang tidak serentak, sampai dengan persoalan keterwakilan perempuan di penyelenggara Pemilu. Padahal, penyelenggara Pemilu merupakan aktor yang sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu dapat terlaksana dengan baik dan berintegritas. Di sisi lain, penyelenggara Pemilu juga harus…

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) kembali menyelenggarakan diskusi kelompok terpumpun mengenai Pemilu bertajuk “Catatan Kritis Pemenuhan Hak Memilih dan Dipilih Menuju Pemilu Serentak 2024” pada Jumat (18/11/2022) secara daring. Kegiatan ini melibatkan delapan perwakilan dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan akademisi yang selama ini mendorong dan membantu pembentuk UU dan penyelenggara Pemilu dalam…

Pada Maret 2021 lalu, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Pemerintah telah sepakat mengeluarkan Revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Revisi UU Pemilu dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2021. Sejak saat itu, belum ada lagi pembahasan terkait upaya memasukkan kembali Revisi UU Pemilu ke dalam Prolegnas 2022 yang lalu…

Dalam menjalankan aktivitas riset dan inovasi, produsen pengetahuan seperti perguruan tinggi, lembaga negara, lembaga riset swasta, atau media, perlu berupaya untuk melibatkan dan menghasilkan pengetahuan yang dapat dinikmati oleh banyak pihak, termasuk kelompok rentan. Riset dan inovasi juga dinilai belum mempunyai arah yang jelas dan hanya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Program Pendanaan Riset…

Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND) melalui perjalanan yang cukup panjang. KND merupakan lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas), ketentuan pembentukannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas. Setelah melalui proses seleksi, Presiden kemudian resmi melantik tujuh anggota KND pada 1 Desember 2021 lalu.…

Perubahan isu global mendorong perkembangan kebijakan publik untuk mendukung ekosistem ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (Iptekin) dalam berbagai bidang yang berkaitan. Perubahan itu meliputi perubahan demografi, perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, digitalisasi dan otomasi, perlambatan produktivitas, dan meningkatnya ketidaksetaraan.  Untuk mengatasi tantangan itu, diperlukan agenda reformasi kebijakan meliputi semua aspek dari kebijakan dan tata kelola…

Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Fajri Nursyamsi dan peneliti PSHK, Auditya Saputra menjadi narasumber dalam FGD (focus group discussion) Penyusunan Kajian Naskah Akademik Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. FGD tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Instrumen HAM, Kementeriam Hukum dan HAM RI secara daring pada Selasa (24/5/2022).…

Pemerintah Indonesia saat ini tengah memegang peran penting dalam kancah internasional, yakni Presidensi G20. Presiden Joko Widodo telah menetapkan Indonesia mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger”, ia juga menegaskan komitmen utama Indonesia dalam masa jabatan ini adalah inklusivitas, berpusat pada manusia, ramah lingkungan, dan pertumbuhan berkelanjutan. Terdapat masalah yang mengganjal soal “inklusivitas” dan “berpusat pada…

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) adalah lembaga penelitian dan advokasi untuk reformasi hukum, dengan fokus pada bidang legislasi dan peradilan. Saat ini PSHK sedang mencari Peneliti yang memiliki motivasi tinggi untuk bekerja di bidang akademis, khususnya penelitian, dan mempunyai keinginan untuk berkontribusi mewujudkan reformasi hukum di Indonesia. Kualifikasi:  Lulusan S-1 Sarjana Hukum (S-2…

PSHK tergabung dalam Konferensi Knowledge-to-Policy (K2P) yang merupakan wadah pertemuan dan pertukaran diskusi tentang pentingnya pembuatan kebijakan berbasis pengetahuan guna mendukung diskursus dan literasi kebijakan yang inklusif di antara para aktor dan pemangku kepentingan di sektor pengetahuan. Konferensi K2P akan dilaksanakan selama dua hari pada 22-23 Maret 2022 secara daring, sebagai salah satu bagian dari…

Pemerintah melalui instrumen perencanaan pembangunan nasional sudah menyinggung reformasi hukum perdata dan hukum acara perdata. Selain itu, Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Haper) sudah masuk dalam Daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI periode 2019-2024, masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2021 (meski belum dibahas pada tahun berjalan), dan sudah diusulkan kembali masuk ke Prolegnas prioritas…

Pemerintah telah melakukan upaya mengarusutamakan perspektif disabilitas di berbagai sisi, termasuk dari sisi legislasi. Sayangnya, ratifikasi The Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) melalui UU No. 19 Tahun 2011 dan pengesahan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tidak serta merta mengubah perspektif yang ada, termasuk dalam riset. Selain itu, pelibatan…

Bidang Studi Dasar-dasar Ilmu Hukum STH Indonesia Jentera bersama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan lanjutan seri diskusi Forum Kajian Pembangunan (FKP) 2021 bertajuk “Kata-Kata dalam Hukum: Menilik Aspek Bahasa dalam Pembentukan Regulasi dan Penegakan Hukum” pada Selasa (7/12/2021) secara daring. Hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut yakni Pengajar STH Indonesia Jentera, Anwar Natari…

  Setelah setahun berlaku, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 91/PUUXVIII/2020 yang dibacakan pada Kamis (25/11/2021) lalu. Putusan itu menyatakan bahwa UU Cipta Kerja mengandung cacat formil dalam proses pembentukannya sehingga DPR dan pemerintah harus memperbaikinya sesuai dengan tata cara pembentukan undang-undang yang…

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Konsorsium Crisis Response Mechanism (CRM) telah menyelesaikan laporan studi berjudul “Pengembangan Strategi Advokasi Antidiskriminasi bagi Kelompok Rentan”. Kajian ini disusun untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan legislasi terkait penghapusan diskriminasi terhadap kelompok rentan. Menurut peneliti PSHK, Auditya Saputra, pengertian kelompok rentan belum secara eksplisit dirumuskan. Pasal…

Keberlangsungan kerja Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di banyak negara makin menghadapi tantangan besar terutama semakin terbatasnya ruang kebebasan bagi OMS. Situasi ini telah muncul sejak pertengahan 2000-an yang dipengaruhi oleh beberapa trend yaitu: Pertama, berubahnya pola pembiayaan pembangunan dan peran negara, Kedua, perubahan situasi keamanan terutama menguatnya isu terorisme yang disalahgunakan sebagai justifikasi untuk membatasi…

Pemutakhiran regulasi kelompok rentan dibutuhkan untuk mendorong penghapusan stigma dan perilaku diskriminatif terhadap korban. Di samping pembenahan substansi, perlu upaya serius untuk menjamin bahwa norma-norma tersebut juga dipatuhi oleh aparat penegak hukum. Sebab, dalam praktiknya isu diskriminasi terhadap kelompok rentan kerap terjadi di dimensi struktur. Temuan tersebut terungkap dalam diskusi kelompok terpumpun yang melibatkan tiga…

Pada 2021, Presiden dan DPR menetapkan 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasional. Salah satunya adalah RUU tentang Pendidikan Kedokteran yang memiliki keterkaitan dengan kebutuhan aksesibilitas penyandang disabilitas untuk mengikuti pendidikan kedokteran dan memperluas kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menjadi seorang dokter. Menurut Direktur Bandung Independent Living Center (BILiC), Yuyun Yuningsih, terdapat…

Pusat Studi dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Koalisi CRM (Crisis Response Mechanism) kembali mengadakan diskusi kelompok terpumpun daring dalam rangka menyusun kajian Pengembangan Strategi Advokasi Antidiskriminasi bagi Kelompok Rentan pada Rabu (29/9/2021) secara daring. Selama diskusi berlangsung, pembahasan menyasar empat persoalan yang meliputi efektivitas UU HAM dan UU terkait pelindungan kelompok rentan, tantangan…

Pada 2021, Presiden dan DPR menetapkan 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasional. Salah satu RUU yang masuk dalam prioritas adalah RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Draf RUU tentang Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Seksual dinilai belum memiliki pasal khusus yang mengatur mengenai pemulihan dan pelindungan korban kekerasan seksual dan belum mengatur…

Pusat Studi dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Koalisi CRM (Crisis Response Mechanism) kembali mengadakan diskusi kelompok terpumpun daring dalam rangka menyusun kajian Pengembangan Strategi Advokasi Antidiskriminasi bagi Kelompok Rentan pada Kamis (23/9/2021). Dalam diskusi kali ini, efektivitas pelindungan kelompok rentan berdasarkan UU HAM dan undang-undang lainnya serta penegakan hukum terhadap kelompok rentan dari…

Pusat Studi dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Koalisi CRM (Crisis Response Mechanism) mengadakan diskusi kelompok terpumpun daring dalam rangka menyusun kajian Pengembangan Strategi Advokasi Antidiskriminasi bagi Kelompok Rentan pada Rabu (22/9/2021). Selama diskusi berlangsung, efektivitas pelindungan kelompok rentan berdasarkan UU HAM dan undang-undang lainnya serta penegakan hukum terhadap kelompok rentan dari diskriminasi menjadi…

Pada 2021, Presiden dan DPR menetapkan 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasional. Salah satu RUU yang masuk dalam prioritas adalah RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. RUU tersebut terkait dengan kebutuhan penyandang disabilitas, khususnya terkait dengan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam mendapatkan informasi yang aksesibel dan memperluas informasi…

Pada 2021, Presiden dan DPR menetapkan  33 Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasional. Salah satu RUU yang masuk dalam prioritas adalah RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Hingga saat ini, draf RUU tentang Jalan dinilai belum memperhatikan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Menurut Manajer Program & Koordinator Advokasi Sasana…

Pada 2021, Presiden dan DPR menetapkan 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasional. Salah satu RUU yang masuk dalam prioritas adalah RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. RUU tersebut terkait dengan kebutuhan penyandang disabilitas karena penyandang disabilitas adalah kelompok rentan yang paling terdampak ketika terjadi suatu…

Pada 2021, Presiden dan DPR menetapkan 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasional. Salah satu RUU yang masuk dalam prioritas adalah RUU tentang Pelindungan Data Pribadi. RUU itu terkait dengan kebutuhan penyandang disabilitas, khususnya terkait dengan aksesbilitas penyandang disabilitas dalam mendapatkan jaminan pelindungan data pribadinya, termasuk dalam melakukan input dan menggunakan data…

Presiden Joko Widodo belum lama ini menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (Perpres 68/2021). Dalam aturan yang berlaku mulai 6 Agustus 2021 itu, setiap rancangan regulasi yang diprakarsai oleh kementerian/lembaga harus mendapat persetujuan lebih dulu dari presiden sebelum diberlakukan. Kriteria regulasi yang ke depannya wajib…

Bersama pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dimandatkan untuk mengawasi dan memastikan kinerja eksekutif sepenuhnya berfokus pada penanganan krisis yang terjadi akibat pandemi Covid-19. Namun, dibandingkan sorotan besar terhadap peran eksekutif, peran DPR masih luput dari radar. Legislator tenggelam dalam ingar bingar pemberitaan Covid-19 dan hanya sesekali muncul ke permukaan. Sepanjang 2020, target kinerja legislasi DPR…

Sydney Southeast Asia Centre (SSEAC) Sydney University Australia bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan Pelatihan Penelitian bagi Organisasi Penyandang Disabilitas secara daring. Pelatihan ini diadakan sepekan sekali selama dua jam sejak 24 Juni 2021 hingga 23 September 2021. Pada pertemuan pertama diadakan sesi orientasi yang dihadiri oleh Konsul Jenderal di…

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menghadiri 2nd Roundtable Meeting “Dialogue on Digital Consumer Protection with Emerging Markets” dengan tema Digital Consumer Complaint Management yang diselenggarakan oleh Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) pada Rabu (24/6/2021) secara daring. Tema kegiatan tersebut berfokus pada sejumlah pendekatan yang mempromosikan akses konsumen untuk mendapatkan ganti rugi melalui…

Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Fajri Nursyamsi menjadi narasumber dalam diskusi publik rekomendasi kebijakan penelitian Studi Pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan Penyediaan Akomodasi yang Layak di Rutan dan Lapas pada Senin (13/6/2021) secara daring. Diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum…

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit Indonesia (GIZ) kembali mengadakan diskusi kelompok terpumpun daring dalam rangka menyusun kajian terkait peluang pembentukan penyelesaian sengketa secara daring atau online dispute resolution (ODR) di Indonesia pada Rabu (7/4/2021). Kajian ini disusun untuk merespon komitmen regional dalam perlindungan konsumen yang…

Dengan maraknya keberadaan e-commerce, kegiatan transaksi menjadi lebih mudah dan dapat dilakukan secara lintas batas melalui komputer ataupun ponsel. Berdasarkan data dari Google Temasek pada 2019, peningkatan transaksi mencapai lebih dari tujuh kali dari nilai transaksi pada 2015, yaitu dengan nominal awal $5,5 miliar menjadi nilai $38 miliar. Khusus Indonesia, Global Web Index mencatat bahwa…

  Di tengah pandemi Covid-19, DPR dan pemerintah mengesahkan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perubahan tersebut menimbulkan polemik karena materi muatannya hanya berkutat pada syarat usia calon hakim konstitusi, pensiun, dan masa jabatan ketua dan wakil ketua yang dinilai tidak menjawab kebutuhan Mahkamah Kosntitusi…

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit Indonesia (GIZ) mengadakan diskusi kelompok terpumpun daring dalam rangka menyusun kajian terkait peluang pembentukan penyelesaian sengketa secara daring atau online dispute resolution (ODR) di Indonesia pada Rabu (10/3/2021). Kajian ini disusun untuk merespon komitmen regional dalam perlindungan konsumen yang dirumuskan…

Sejak Presiden Joko Widodo mewacanakan gagasan Undang-Undang sapu jagat (omnibus law) akhir tahun lalu hingga berlangsungnya proses pembentukan UU Cipta Kerja, berbagai upaya pembatasan ruang gerak masyarakat sipil terus terjadi. Sejumlah peristiwa mengonfirmasi hal itu, dan salah satu di antaranya tercermin dari pernyataan presiden yang meminta aparat keamanan untuk mendekati kelompok-kelompok masyarakat yang kritis terhadap…

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Maraknya kasus TPPO dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari ketidaktahuan korban dan keluarga akan modus TPPO, tingkat kerentanan korban yang tinggi, hingga adanya jaringan pelaku TPPO yang kuat dan beroperasi secara internasional. Dalam karakteristik tindak pidana seperti TPPO ini menuntut adanya pemahaman dan…

Materi dalam Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terus diperbincangkan khalayak karena cakupan isunya yang beragam, meliputi ketenagakerjaan, lingkungan hidup, penggunaan lahan, UMKM, sampai ke tata kelola pemerintahan. Luasnya lingkup pengaturan dalam UU Cipta Kerja, ditambah jumlah ketentuan yang mencapai ratusan pasal, menyebabkan beberapa isu penting lain luput dari perhatian publik, salah…

Dalam Rapat Paripurna DPR pada 5 Oktober 2020, DPR telah mengesahkan RUU Cipta Kerja yang merupakan RUU usulan pemerintah resmi menjadi Undang-Undang. Hal ini berarti metode Omnibus telah menjadi preseden dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode Omnibus sendiri bukanlah sebuah hal baru dalam sistem perundang-undangan di Indonesia karena sudah pernah diterapkan misalnya pada UU…

Dalam pembahasan RUU Cipta kerja yang sudah mencapai 95% pembahasannya di DPR, kluster yang banyak menyita perhatian publik serta mendapat penolakan adalah kluster ketenagakerjaan. Dalam draf RUU Cipta Kerja, terdapat banyak aturan terkait ketenagakerjaan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta akan merugikan pekerja karena aturan yang ada dapat menyebabkan pekerja memiliki status PKWT atau outsourcing…

Draf RUU Cipta Kerja yang saat ini sedang dalam tahap pembahasan oleh DPR bersama Presiden berisi pasal-pasal yang memuat perubahan mendasar dalam administrasi pemerintahan. RUU Cipta Kerja ini menegaskan bahwa kewenangan Menteri, Kepala Lembaga serta Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan oleh UU untuk menjalankan atau membentuk peraturan perundang-undangan harus dimaknai sebagai pelaksana dari kewenangan presiden.…

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja tidak hanya mengubah ketentuan umum dalam undang-undang yang berkaitan dengan penciptan lapangan kerja, tetapi juga memodifikasi ketentuan sanksi dalam undang-undang terkait. Selain itu, modifikasi sanksi administratif juga dilakukan dengan maksud untuk perbaikan atas penyimpangan atas kewajiban atau larangan dalam hukum administrasi negara, merumuskan sanksi administratif dari bentuk pelanggaran dari hubungan…

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja mengatur beberapa hal baru terkait pengelolaan sumber daya laut. RUU ini akan merevisi sejumlah undang-undang, yakni UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun…

Draf RUU Cipta Kerja yang saat ini sedang dibahas DPR bersama Pemerintah menjadikan pengelolaan sumber daya alam sebagai salah satu sektor yang akan direkonstruksi pengaturannya dengan argumentasi untuk mendorong perekonomian Indonesia. Namun, sejumlah rumusan perubahan ketentuan dalam draf RUU itu memunculkan beberapa pertanyaan mendasar, seperti bagaimana cara negara melindungi kepentingan publik dalam pemanfaatan sumber daya…

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) mengubah sejumlah undang-undang bidang pendidikan, antara lain, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Menurut Anggota Badan Legislasi DPR…

Dalam rangka ulang tahun Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) yang ke-22, PSHK bermaksud untuk menyelenggarakan webinar dengan tema ”Membangun Imajinasi Bersama: Masyarakat Sipil dalam Reformasi Hukum” yang membahas beberapa pertanyaan seperti: Bagaimana arah gerakan masyarakat sipil saat ini? Apa tantangan utama gerakan masyarakat sipil saat ini? Apa saja yang perlu dilakukan untuk memperkuat…

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja mengatur beberapa hal baru terkait Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) dan koperasi. Di antara pengaturan baru ini termasuk penyederhanaan perizinan bagi UMKM, kemudahan perizinan koperasi, kemitraan koperasi dan UMKM, dan pengecualian upah minimum bagi usaha mikro dan kecil (UMK). Menurut Anggota Badan Legislasi DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah bahwa…

  Untuk memberikan dukungan riset dan inovasi di bidang usaha, Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang menggunakan pendekatan omnibus law telah memasukkan dukungan riset dan inovasi ke dalam bab tersendiri, tepatnya Bab VII. Bab ini mengubah ketentuan dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya Pasal 66. Menurut Anggota Tim…

  DIGNITY DISCUSSION (Disability Gathering on Tuesday Discussion) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan rekrutmen kerja, khususnya dalam seleksi CPNS, dengan adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas. Ketentuan itu sejalan dengan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN yang diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun…

Salah satu perwujudan transformasi struktural pada periode awal pasca-Reformasi 1998 adalah bermunculannya lembaga-lembaga regulator independen. Keberadaan lembaga independen di Indonesia pada mulanya didesain dengan dua pertimbangan, yaitu untuk mengoreksi perilaku korup pada era Soeharto dan untuk menciptakan kebijakan yang kredibel. Hal itu disampaikan oleh Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Giri Ahmad Taufik…